RADARDEPOK.COM – Rekening partai politik di Depok dipastikan makin gemuk. Tahun depan, Anggaran Bantuan Politik (Banpol) buat partai akan naik. Saat ini, prosesnya masih dalam tahap finalisasi untuk ke dalam APBD 2026.
Kini, Banpol partai senilai Rp3 ribu per suara. Diwacanakan naik jadi Rp5 ribu, atau bila dikalkulasikan dari Rp 3.083.628.000 menjadi Rp 5.138.930.000, dengan estimasi10 partai.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, tak menampik rencana tersebut. Hanya saja, kini masih menjadi rencana.
“Betul ada rencana kenaikan Bankeu (bantuan keuangan) parpol berdasarkan kajian konsultan,” kata Lienda kepada Radar Depok, Selasa (4/11).
Meski demikian, Lienda menegaskan, kenaikan tersebut belum dimasukkan dalam anggaran murni Rancangan APBD 2026.
“Karena masih ada proses permohonan persetujuan dulu ke gubernur. Jika sudah ada persetujuan gubernur, baru bisa dianggarkan di APBD,” terang Lienda.
Baca Juga: Aturan Jalan Kaki ke Sekolah Belum Efektif di Depok
Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna menyampaikan, saat ini alokasi anggaran belum memungkinkan untuk kenaikan Banpol. Karena kondisi APBD yang masih tertekan.
“Sementara ini belum dianggarkan. Kemungkinan, kalau APBD membaik pada perubahan anggaran (ABT), bisa ditambahkan nanti,” ujar Ade.
Ade mengatakan, rencana kenaikan juga mengacu pada kebijakan pusat. Menurutnya, Presiden Prabowo mendorong dukungan terhadap partai poitik karena perannya yang sentral dalam membangun demokrasi. Melahirkan kepemimpinan baru, serta regenerasi kader di tringkat pusar maupun daerah.
“Ya malah kan sebenarnya Perpres mau keluar gitu. Saya dengar gitu, jadi Banpol mulai dari pusat, provinsi, dan daerah akan disesuaikan dengan peraturan presiden,” jelas Ade.
Legislator PKS ini menerangkan, APBD daerah akan menyesuaikan arahan pusat. Peningkatan peran partai politik juga penting, untuk edukasi publik dan regenerasi kepemimpinan muda. Tentu perlu dukungan anggaran.
“Rencananya kemarin ada di angka Rp5.000 per parpol, tapi tergantung arahan pusat. Jika Presiden menginginkan Rp10.000, ya kemungkinan akan disesuaikan. Tapi untuk 2026, masih belum pasti. Masih dalam pembicaraan,” ujar Ade.
Ketua DPC PKB Kota Depok, M Faizin mengatakan, peningkatan dana itu sangat penting untuk memperkuat pendidikan politik dan mendukung kinerja partai di masyarakat.
“Ya, saya kira kenaikannya wajar, bahkan mestinya bisa lebih besar. Di daerah lain, seperti Kota Malang, dana per parpol sudah mencapai Rp 10.000 sampai Rp 15.000,” ujar M Faizin.