RADARDEPOK.COM – Ketua Komisi C DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Hengky meminta kepada Pemkot Depok agar dapat membuat kebijakan yang lebih strategis dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Depok, sesuai dengan harapan dari seluruh masyarakat.
Sebab, saat ini Kota Depok tengah berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, geliat pembangunan dan lonjakan populasi menandakan kemajuan. Di sisi lain, kota ini bergulat dengan kemacetan, banjir, dan gunungan sampah yang kian mengancam kenyamanan warganya.
“Kalau arah pembangunan tidak segera ditata ulang, Depok akan terjebak dalam pola kota tanpa rencana tumbuh cepat tapi berantakan,” ujar Hengky kepada Radar Depok, Rabu (12/11).
Hengky menyoroti pentingnya perencanaan tata ruang dan transportasi kota yang lebih terintegrasi. Menurutnya, pembangunan perumahan dan pusat ekonomi di Depok kerap berjalan tanpa kendali.
Baca Juga: Bukannya Prioritaskan RTLH, Hengky Temukan Anggaran Kopi Liong Hampir Rp1 Miliar
“Kita butuh sinkronisasi antarwilayah agar tak terus menerus menciptakan titik macet baru,” ungkap dia.
Selain itu, lanjut Hengky, permasalahan sampah juga menjadi isu paling genting di Kota Depok. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung nyaris kolaps akibat kelebihan kapasitas. Hengky menilai, tanpa perencanaan matang, Depok bisa menghadapi krisis lingkungan dalam waktu dekat.
“TPA Cipayung saat ini sudah melebihi kapasitas, dan jika tidak ditangani dengan perencanaan matang, Depok berpotensi mengalami krisis lingkungan yang serius,” kata dia.
Hengky sangat mengapresiasi langkah Pemkot Depok telah menggulirkan program alokasi dana Rp300 juta per RW. Namun, ia menilai langkah itu progresif, tapi menegaskan perlunya pengawasan ketat.
Menurut dia, langkah positif ini harus diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti rumah kompos, bank sampah, dan tempat pemilahan sampah di tingkat lingkungan.
“Namun, keberhasilan program tersebut bergantung pada pengawasan, transparansi, dan pendampingan teknis yang konsisten. Dana publik tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial. Harus ada hasil nyata di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, RW yang berhasil mengelola sampah secara mandiri perlu diapresiasi dan dijadikan model di wilayah lainua. Ia juga mendorong agar pengelolaan sampah tidak hanya dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok.
“Ini persoalan lintas sektor. Bappeda, PUPR, Disrumim, hingga Dinas Pendidikan harus bergerak bersama,” kata Hengky.
Selain lintas dinas, Hengky menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas warga serta Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bisa diarahkan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah dan teknologi ramah lingkungan.
“Keterlibatan masyarakat adalah kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” kata dia.