RADARDEPOK.COM – Malam takbiran di Kota Depok kembali semarak. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini memberi izin aktivitas perdagangan di pasar tumpah yang biasanya muncul di malam takbiran.
Rencananya pasar tumpah digelar, di Jalan Naming D Bothin atau Sejajar Rel, Kampung Lio, Kecamatan Pancoranmas. Keputusan tersebut dibuat dengan melihat sejumlah pertimbangan yang ada di Kota Depok saat ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri mengatakan, sesuai arahan Walikota Depok, Mohammad Idris dan hasil evaluasi kinerja underpass Dewi Sartika.
Baca Juga: Habis Santunan Sekda Depok Supian Suri Ingatkan Imuniasi Polio
Sekda menilai Pasar Tumpah tidak akan mengganggu lalu lintas di wilayah sekitar Pancoranmas. Baik, di Jalan Dewi Sartika ataupun Arif Rahman Hakim.
"Pertimbangannya ialah karena Underpass Dewi Sartika sudah jadi, otomatis diharapkan tidak menjadi penyebab kemacetan lalu lintas di sekitar wilayah," tutur Supian Suri.
Sebelum adanya underpass, sambung Sekda Supian Suri, pasar tumpah diadakan di sekitar Jalan Dewi Sartika hingga sejajar rel, akibatnya menimbulkan kemacetan di sana.
Baca Juga: ASN Depok Dibolehkan Ambil Cuti Tambahan, Asal...
Maka dari itu, pemerintah harus hadir mengendalikan serta memastikan lalu lintas tidak terhambat dengan adanya pasar tumpah yang akan diadakan di Jalan Naming D Bothin.
"Demi menjamin hal tersebut, Pak Walikota menunjuk Asisten Administrasi Umum Nina Suzana sebagai penanggungjawab pasar tumpah," ucap Supian Suri.
Nina Suzana diharapkan dapat mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan setahun sekali ini. Mulai, dari sisi lalu lintas, keamanan dan tentu memaksimalkan unit Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kota Depok serta warga setempat.
Baca Juga: Sopir Penabrak Seperti Karambol di Simpangan Depok Mahasiswa Unsera
"Harapannya pasar tumpah tetap jalan dan terkoordinir dengan rapi, karena dalam hal ini pemerintah juga bertanggungjawab terhadap rencana pasar tumpah," kata Supian Suri.
Dia menekankan, tahun ini pasar tumpah tidak bisa hanya dikelola oleh masyarakat, namun perlu campur tangan pemerintah. Hal itu dilakukan guna menjamin kelancaran lalu lintas, keamanan dan keikutsertaan UMKM Depok serta masyarakat sekitar.
"Mekanisme pengaturan pedagang ada, tapi tidak dibatasi hanya warga Depok. Namun, warga Depok tetap harus dikasih ruang untuk UMKM dan lain sebagainya," tegas dia.(***)