RADARDEPOK.COM – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, seperti masih menaruh perhatian khusus di dalam program Kartu Depok Sejahtera (KDS) milik Pemkot Depok. Dia meminta transparansi soal kebijakan yang banyak menyedot APBD ini.
Dia tahu bila polemik KDS sampai berujung hak interpelasi oleh DPRD Kota Depok ini telah usai. Namun demikian, ia menagih tindak lanjutnya.
“Gimana kabar KDS yah? Apa sebatas pergantian koordinator kelurahan?,” ujar Pradi Supriatna, Selasa (27/9).
Mantan Wakil Walikota Depok ini juga mempertanyakan, berapa jumlah KDS yang sudah dirasakan manfaatnya oleh warga. “Berapa banyakkah yang telah di distribusikan?,” tanya dia lagi.
“Dan siapa sajakah yang telah terima manfaat. Uang ratusan miliar loh,” tegasnya menekankan.
Menurutnya, sebaiknya program tersebut dibuka secara transparan. “Kalau perlu data KDS dipampang di tiap kelurahan,” tegasnya.
Seperti diketahui, setelah sempat memanas. Kontroversi KDS akhirnya menemui titik temu. Wakil rakyat di DPRD Kota Depok sudah menarik kembali hak interpelasinya. Begitupun, Pemkot Depok yang menyambut baik koreksi yang disampaikan.
Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengapresiasi, komunikasi yang dijalin anggota DPRD Kota Depok dengan Pemkot Depok terkait dengan hak interplasi soal KDS.
“Sehingga, kami dapat menjelaskan dan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan teman-taman di DPRD ini bisa di jalankan dengan kami di eksekutif. Itu yang menurut saya harus ada posisi kegiatan ataupun kebijakan yang harus bisa kami terima apa yang disarankan daripada teman-teman DPRD,” ungkapnya, Kamis (3/8).
Imam menjelaskan, komunikasi maupun diskusi yang dilakukan legislatif dan eksekutif itu telah membuahkan sejumlah hasil. Diantaranya, perubahan warna pada KDS yang dianggap sebagai bentuk kampanye, karena menggunakan warna dari salah satu partai.
“Misalkan, terhadap kartu yang mereka lihat bahwa ada warna tertentu yang membuat mereka tidak nyaman. Sehingga, harus diubah dengan format yang diberikan saran dari DPRD,” katanya.
Solusinya, kata Imam, warna KDS akan diubah menjadi warna putih yang dianggap netral. Tidak mewakili partai manapun. “Warnanya netral, putih,” singkatnya.
Selain warna, beber dia, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap penerima dan koordinatornya. Sehingga, kontroversi KDS itu dianggap telah selesai dan sesuai dengan keinginan anggota DPRD Kota Depok yang sempat mengajukan hak interplasi.
“Ini yang memang kita harus lakukan agar sesuai apa yang kita harapkan sama temen-temen DPRD jadi itu semua kita akomodir. Semuanya, sudah kita anggap selesai dan Alhamdulillah pada hari ini temen temen fraksi mencabut dari perihal yang di usulkan kemarin (hak interpelasi),” jelas Imam.
