RADARDEPOK.COM, BEKASI – Kajian usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan utara Kabupaten Bekasi akhirnya kembali dijalankan. Setelah sebelumnya sempat tertunda hingga 16 tahun.
Namun, wilayah pemekaran tersebut tidak akan menggunakan usulan lama.
Menggunakan kajian terbaru, wilayah yang bakal masuk dalam DOB berpotensi berubah.
Tidak hanya itu, akan muncul juga wacana DOB tidak akan berbentuk kabupaten. Melainkan menjadi kota yang berpusat di Cikarang.
“Walaupun sudah ada kajian 2008 lalu, tentunya selama 16 tahun ada data wilayah yang berubah. Untuk itu, kami lakukan pembaruan yang bisa jadi berubah dari kajian sebelumnya,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Dani Ramdan melanjutkan, kajian baru disusun karena adanya perubahan regulasi mengenai daerah pemekaran.
“Wajib ada keseimbangan antara DOB dengan daerah induk. Jika seimbang 100 persen kan sulit, minimal jangan terlalu jomplang, maka atas dasar itu, tim akan melakukan rekomendasi kajian baru. Termasuk nama daerah baru itu juga belum ditentukan, begitu juga dengan ibukotanya,” tegas Dani.
Wacana pemekaran wilayah utara Kabupaten Bekasi telah diajukan sejak 2008 silam. Ketika itu, ada 13 kecamatan yang akan tergabung dalam DOB.
Di antaranya Tambun Selatan, Tambun Utara, Cibitung, Tarumajaya, Muaragembong, Babelan, Karangbahagia, Tambelang, Pebayuran, Cabangbungin, Sukakarya, Sukawangi, hingga Sukatani.
Tapi, dengan kajian terbaru akan muncul perubahan.
Plt Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bekasi, Entah Ismanto mengungkapkan, pola pemekaran wilayah masih bisa berubah sesuai kajian.
Entah Ismanto menilai, bisa jadi bukan wilayah utara yang dimekarkan, namun kawasan tengah yang menjadi kota.
“Kajiannya bakal seperti apa, apakah namanya menjadi Kabupaten Bekasi Utara, atau justru menjadi Kota Cikarang, yang kemudian kabupaten induknya bergeser ke utara, tergantung kajian. Maka dihadirkan tokoh untuk memberikan pandangannya,” ucap Entah Ismanto.
Entah Ismanto mengungkapkan, kajian DOB ditargetkan rampung beberapa bulan ke depan.
Entah Ismanto juga mengatakan, kajian dibawa ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk disetujui dan diajukan ke tingkat provinsi.
