Pengamat Sebut Penyusunan AKD tak Beretika, Demokrat Kabupaten Bogor Diisukan Keluar dari KIM Plus

Baca Juga: Intip Keseruan Lomba Mewarnai di Pondok Cina Depok : 101 Anak dari Sembilan RW Unjuk Kebolehan

Sementara itu, pengamat politik Herry Mendrofa menyebut ketegangan yang terjadi saat penyusunan AKD di DPRD Kabupaten Bogor, bisa mengganggu koalisi di Pilkada 2024.

Sebab, menurut dia, terbentuknya sebuah koalisi tidak terlepas dari komitmen partai politik, termasuk di parlemen.

Menurut Mendrofa, partai koalisi, seperti KIM di Pilkada Kabupaten Bogor lebih mengedepankan profesionalitas, dedikasi dan loyalitas.

“Meskipun dalam praktiknya bisa dinamis dan cair,” kata Mendrofa ketika dihubungi.

Baca Juga: Keren! Kecamatan Pancoranmas dan Sukmajaya Sabet Duta Genre Depok 2024

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) ini juga menyebut, tergesernya Fraksi Demokrat dari pimpinan Komisi 4 di DPRD dipicu karena tidak adanya komunikasi.

“Soal Demokrat digeser dari pimpinan komisi harusnya ada komunikasi. Saya melihat komunikasi ini belum terlaksana baik,” kata Mendrofa.

Begitupun dalam penyusunan komposisi AKD, harus ada kompromi politik baik itu elitnya maupun koalisi di antara elit.

“Ya dikomunikasikanlah dengan pimpinan parpol yang merasa dikecewakan. Karena kuncinya ya komunikasi saja,” ujar Mendrofa.

Baca Juga: Imam Budi Hartono Apresiasi Beji Timur Fest 2024, Begini Ungkapan Karang Taruna

Mendrofa melihat, apa yang terjadi di Kabupaten Bogor ini lebih disebabkan oleh sikap PKS yang tidak memiliki etika dalam berpolitik.

“Apakah ada komunikasi? Jika ternyata belum ada berarti ada problem etika di sana,” imbuh Herry Mendrofa.

Sementara, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza enggan mengomentari terkait polemik penyusunan AKD dimana partainya disebut merebut jatah Demokrat.

"Menurut saya ini kan sudah paripurna dan sudah selesai, jadi nggak perlu lagi lah di bicarakan, tinggal bagaimana seluruh AKD bekerja untuk kepentingan masyarakat Bogor," terang Dedi.