Pemkab Bogor Minta Lahan ke BUMN untuk Relokasi Korban Banjir Bandang Puncak

Kementerian BUMN juga menyatakan kesiapan mendukung relokasi masyarakat terdampak bencana melalui pemanfaatan lahan Perhutani secara tepat guna dan berkelanjutan.

Dia menyebut pendekatan ini penting agar penanganan pascabencana tidak bersifat sementara, melainkan terintegrasi dengan upaya pembangunan jangka panjang.

“Komitmen kami adalah mendukung pemanfaatan aset BUMN untuk kepentingan masyarakat, Relokasi bukan hanya soal tempat tinggal, tapi soal keadilan pascabencana. Pemanfaatan lahan BUMN harus kembali ke rakyat dan dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih layak,” tandasnya.

Terkait pengelolaan hutan, lanjut Ketum PSSI ini, pemerintah tengah menyusun blueprint pemetaan ulang kawasan Perhutani di Jawa Barat.

Baca Juga: Tegas! Satpol PP Bersihkan PKL di Bukit Hambalang Bogor

Upaya ini dilakukan guna membedakan kawasan yang harus dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung dengan kawasan yang dapat dikembangkan melalui skema kemitraan dengan masyarakat atau pemerintah daerah.

“Arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI bertumpu pada perlindungan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta investasi yang tetap menjaga keseimbangan antara manusia dan alam,” ungkap Erick Thohir

Erick Thohir menuturkan, selain Perhutani, pemerintah juga akan memetakan ulang aset-aset milik PTPN. Fokus utamanya adalah mendukung program ketahanan pangan nasional, termasuk mengurangi impor gula melalui perluasan kebun tebu rakyat.

“Kita ingin pastikan roadmap PTPN berjalan. Mana lahan yang cocok untuk teh, kopi, tebu, atau buah-buahan, itu harus dipetakan dan digunakan secara produktif,” tukasnya. ***

JURNALIS : ACHMAD KURNIAWAN