Usai Disemprot Menteri LH, Pemkab Bogor Berniat Ambil Alih Pengelolaan TPPAS Lulut Nambo

“Masalah sampah kita di Kabupaten Bogor itu cukup besar, padahal kita punya TPPAS Luna, tapi justru dikelola Provinsi Jawa Barat, ucap Beben Suhendar.

Sebelumnya TPPAS Luna disidak  Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq karena mangkrak beroperasi selama 10 tahun.

Baca Juga: Masih Banyak Pihak yang Menentang, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Akan Pernah Berubah Tetap Larang Study Tour di Jawa Barat

"TPPAS Lulut Nambo ini tentu diperlukan langkah-langkah operasional yang cepat dari pemerintah provinsi, karena memang ini pemerintahan baru. Kita harapkan segera dilakukan percepatan, di antaranya mengoperasionalkan teknologi RDF," ujar menteri.

Menteri Hanif menilai keterlambatan pengoperasian fasilitas ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Padahal, TPPAS Lulut-Nambo diproyeksikan mampu menampung dan mengolah sampah dari empat kabupaten/kota di sekitar lokasi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Solusi Tingkatkan Pariwisata Jawa Barat: Perbaiki Infrastruktur dan Hilangkan Pungli

Menurutnya, penerapan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) sangat potensial di TPPAS Lulut-Nambo. Dua industri semen besar di sekitar lokasi siap menyerap hasil olahan RDF, sehingga dapat mempercepat solusi pengelolaan sampah sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif ramah lingkungan.

"Bangunan sudah ada, tinggal ganti mesin. Katakanlah 3–4 bulan sudah bisa dioperasikan. Lokasinya juga sangat dekat, hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement, yang kapasitasnya lebih dari 1.000 ton per hari,” jelas Menteri Hanif.***

Jurnalis : Achmad Kurniawan