Senin, 22 Desember 2025

Pansus DPRD Jabar Agendakan Audensi dengan Kapolda, Bahas Parung Panjang

- Rabu, 17 September 2025 | 16:25 WIB
Anggota Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat. (DOKUMEN PRIBADI)
Anggota Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat Samsul Hidayat. (DOKUMEN PRIBADI)

 

RADARDEPOK.com - Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat berencana melakukan audensi langsung dengan Kapolda Jabar terkait pengerahan personel kepolisian dalam penanganan masalah lalu lintas truk tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor.


Anggota Pansus V DPRD Jabar, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa koordinasi dengan kepolisian perlu segera dilakukan mengingat kondisi di lapangan sudah tidak kondusif.

“Mudah-mudahan minggu depan kita bisa audensi dengan Kapolda terkait masalah Parung Panjang, khususnya lalu lintas. Karena Dishub Jabar memiliki keterbatasan kewenangan, sehingga perlu peran kepolisian,” ujar Samsul pada Rabu, 17 Setember 2025.

Menurut Samsul, Dishub hanya memiliki kewenangan administratif seperti pencabutan izin, sementara tindakan yuridis terhadap pelanggaran truk tambang merupakan ranah aparat keamanan. Karena itu, menurutnya perlu ada pembentukan satgas khusus yang melibatkan berbagai unsur hukum.

Baca Juga: APBD Perubahan Lamban Ketuk Palu, Jembatan Leuwiranji Terancam Tak Tertangani

“Ini harus diluruskan. Peran Dishub sudah baik, tapi kewenangan terbatas. Yang bisa melakukan tindakan tegas adalah kepolisian. Maka perlu ada komunikasi tripartit antara Pemkab, Pemprov, kepolisian, serta melibatkan kejaksaan. Harus ada satu bahasa bersama,” kata Samsul.

Politikus Golkar ini menilai, persoalan Parung Panjang tidak bisa hanya dilihat dari sisi lokal Jawa Barat. Pasalnya, hampir 90 persen material tambang yang diangkut truk dari Parung Panjang dikirim ke wilayah DKI Jakarta dan Tangerang, Banten.

“Artinya ini lintas provinsi, bahkan sudah melibatkan tiga daerah, yakni Jabar, Banten, dan DKI. Banyak truk juga berpelat nomor luar Jabar, sehingga pajaknya bukan ke Jawa Barat. Jadi penyelesaiannya harus melibatkan unsur nasional,” ungkap Samsul.

Sebelumnya, puluhan warga Parung Panjang mendatangi pos Dishub Kabupaten Bogor pada Selasa (16/9/2025). Mereka menilai Dishub lalai dalam mengawasi aktivitas truk tambang yang tetap beroperasi di luar jam yang telah ditentukan.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Bogor Ajak PEPABRI dan FKPPI Diajak Membangun Daerah

Dalam video yang beredar, warga tampak emosi dan memprotes keras petugas Dishub yang berjaga di lapangan.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sah! Muhamad Yusril Nakhodai PK KNPI Ciawi

Minggu, 21 Desember 2025 | 16:21 WIB

MPI Kabupaten Bogor Sabet Dua Medali di Kejurda Jabar

Sabtu, 20 Desember 2025 | 22:52 WIB

Ini Tiga Titik Hambat di Jalur Puncak Bogor

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:35 WIB

Pemkab Bogor Semangat Sukseskan Program MBG

Kamis, 18 Desember 2025 | 08:45 WIB
X