Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat Komunikasi Intens Masalah Jalur Tambang

RADARDEPOK.COM-Masyarakat Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menggelar aksi demonstrasi terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyetop sementara aktivitas penambangan di wilayah itu, Senin (29/9/2025).

Wakil Bupati Jaro Ade atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor menghormati keputusan Gubernur Jabar. Terlebih penghentian aktivitas tambang bersifat sementara.

Baca Juga: Walikota Depok Supian Suri Dorong Pekerja Serabutan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Jika Wafat Dapat Rp42 Juta

"Pemkab Bogor juga terus melakukan komunikasi dengan Pemprov Jabar. Tentunya harapan kita yang paling utama adalah Kabupaten Bogor tetap kondusif," ujar Jaro Ade ditemui di kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

Dijelaskan wabup, terkait Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 7920/ES.09/PEREK tentang penghentian sementara usaha tambang di Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg, itu ditujukan ke pengusaha tambang supaya berbenah dan melakukan pemambangan dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

Baca Juga: Kinerja APBN Terjaga, Penerimaan Pajak di Jawa Barat III Tumbuh Positif

Dalam hal ini, ranah tersebut memang menjadi menjadi kewenangan Pemprov Jabar. "Hanya memang dampak dari penghentian sementara kan sopir dan kernet truk jadi nganggur, kemudian juga pedagang kopi dan lain-lain juga terdampak. Tapi saya rasa Pak Gubernur juga memahami tentang persoalan itu," ucapnya.

Jaro Ade juga sangat menghormati ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait hal ini. Apalagi penyampaian aspirasi diatur dan dilindungi undang-undang. Namun yang terpenting penyampaian aspirasinya dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tetap Berjalan, Kasus Keracunan Hanya 0,00017 Persen

"Penyampaian aspirasi itu hal biasa yang harus kita hormati. Dan kita sebagai pemerintah, dari mulai tingkat desa, kecamatan hingga unsur SKPD harus menampung semua aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai bahan pembahasan bersama antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar," katanya.

Politisi Partai Golkar menegaskan, tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Tapi memang tidak bisa spontan, ada yang jangka pendek, menengah, dan panjang.

Baca Juga: Pandan Lumut Milik Anggota DPRD Hamzah jadi yang Terbaik dalam Kontes Batuk Akik di Depok

"Nah kalau kita bicara pembangunan, yang harus dilihat dan dirasakan jangka panjangnya," tegas dia.

Kaitan keluh kesah masyarakat, jalan rusak dan berdebu, diakui Jaro Ade itu merupakan sebuah masalah.

"Makanya, kalau ingin jalannya bagus, pengusaha nyaman, masyarakat juga nyaman, tentu ini juga perlu kerjasama bersama-sama. Tidak bisa juga Hanya pemerintah yang bekerja, harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat," tandasnya.