Pemkab Bogor dan Jawa Barat Perkuat Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, perkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dikemas melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 dengan peserta kepala desa se-Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (14/10/2025).

Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi (Asmin) Ade Jaya Munadi.

Baca Juga: SMAN 10 Depok Tamankan Jiwa Kepemimpinan Siswa Melalui LDKS

"Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan desa secara profesional,” ujarnya membacakan sambutan Bupati Bogor.

Ade Jaya Munadi mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa. Untuk mendukung pembangunan desa, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran dalam postur APBD sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan desa.

Baca Juga: Mengikuti Peringatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Islam RW5 Baktijaya Depok, Ustad Joker Ajak Masyarakat Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

“Pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting karena APBD merupakan amanah dari masyarakat. Dana tersebut harus dikelola dengan baik dan akuntabel agar berdampak nyata terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan,” kata dia.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan perangkatnya yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Baca Juga: FKM UI Baksos di SDN Beji 6 Depok, Latih Mahasiswa Baru Lebih Terampil dalam Masa Pengenalan

Saat ini, Kabupaten Bogor mencatat capaian positif dalam Indeks Desa Membangun (IDM), dengan 206 desa berstatus mandiri, 208 desa maju, dan 2 desa berkembang. Selain itu, Pemkab Bogor juga tengah mendorong reaktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum aktif, agar seluruh 416 desa memiliki BUMDes aktif.

“Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pembangunan desa yang berkelanjutan, kita optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asmin menegaskan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Anggaran Harus Dipakai untuk Bangun Jalan, Bukan untuk Rapat dan Seremonial

Selain itu, Bupati Bogor juga memberikan apresiasi terhadap 416 Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bogor yang telah berbadan hukum.

Menurutnya, hal ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendukung program nasional untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera.