Anggaan Dipangkas-pangkasin, Bupati Bogoro Minta Program SKPD Wajib Saling Terintegras

RADARDEPOK.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah strategis dan terobosan besar untuk mengatasi ancaman defisit anggaran 2026, sekaligus menangani masalah pengangguran.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah menjadi kunci, didukung potensi serapan tenaga kerja dari program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rudy Susmanto menyoroti empat tantangan utama pada APBD 2026, yang berpotensi membebani anggaran daerah.

Baca Juga: Anggota Dewan Terjerat Asusila Dijatuhi 10 Tahun Penjara, Qonita Lutfiyah Pastikan BK DPRD Depok Bakal Lakukan Rapat untuk Proses PAW

Hal ini merupakan dampak kebijakan pusat dan provinsi, sehingga Pemkab Bogor harus menyusun ulang. Diantaranya, dana transfer pusat dipotong, iuran BPJS yang seharusnya dibantu provinsi kini hanya sebagian, DAK ditiadakan, dan beban gaji PPPK guru kini harus ditanggung APBD.

Untuk mengimbangi dampak finansial dan meningkatkan ekonomi masyarakat, fokus utama Rudy Susmanto, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakhiri program "jalan sendiri-sendiri" dan beralih ke model integrasi klaster usaha.

Baca Juga: Pradi Supriatna Kawal MBG dan Koperasi Merah Putih di Depok : Dongkrak Ekonomi Pelaku UMKM

"Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekedar menggugurkan kewajiban," tandasnya.

Bupati Rudy mencontohkan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi harus berkoordinasi penuh.

Dinas Koperasi menggelar pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, lalu mengambil peserta dari klaster yang sama. Hasil produk kemudian dibantu distribusinya, bahkan diusulkan menjadi pengadaan seragam sekolah.

Baca Juga: Menata Ulang Arah Pembangunan Kota Depok : Dari Kota Transit Menuju Kota Peradaban

“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, diperkirakan ada potensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.

Selanjutnya, Bupati Rudy mengungkapkan, mekanisme dapur MBG akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif.

Ia menargetkan Kabupaten Bogor dapat menjalankan program MBG dengan menargetkan 570 dapur yang beroperasi. Program ini dipandang sebagai solusi nyata penanganan pengangguran dan perputaran ekonomi.

Baca Juga: Catat! Pesan dari Teknisi Beji untuk Warga Depok : Rawat Laptop Sebelum Terlambat, Ini Tipsnya