Apdesi Kabupaten Bogor Salut Soal Program Jaga Desa

RADARDEPOK.COM-Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Prof. Dr. Reda Manthovani menyebut angka permasalahan kasus para kepala desa makin naik setiap tahun.

Hal itu dikatakannya pada pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bogor, di Gedung Tegar Beriman, Setda Kabupaten Bogor, Kamis (27/11/2025).

Baca Juga: Cicip Roti Prabudana, Food Vloger Magdalena Kagum Program Pembinaan Positif Warga Binaan Lapas Cibinong

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Pelaksanaan Program Jaga Desa, sebuah program yang digagas untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa melalui penguatan fungsi BPD dan optimalisasi penggunaan aplikasi data desa.

Ketua Asosiasi Peringkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Abdul Azis Anwar mengatakan, apa yang disampaikan oleh Jamintel Kejagung terkait kades terbelit persoalan hukum melonjak signifikan setiap tahun menjadi catatan tersendiri.

Sebab, dari sekian ribu kepala desa di Indonesia, masih banyak yang benar-benar ingin membangun wilayahnya.

Baca Juga: Universitas Islam Depok Sasar PKM ke SMK Daarul Shafa Pondok Petir : Ajak Kuatkan Pendidikan Islam Kontemporer Era Kini

"Makanya, statement beliau (Jamintel Kejagung) untuk menjaga semua desa, khususnya di Kabupaten Bogor yang memiliki sebanyak 416 desa itu memang harus digaris bawahi," ujarnya.

Ketua Apdesi Kabupaten Bogor pun sangat mengapresiasi program Jaga Desa. 

"Kalau di Kabupaten Bogor kan Alhamdulillah, dari APH-nya solid. Kemudian koordinasi juga berjalan baik,  kalau memang uang nisa dikembalikan  ya dikembalikan. Lalu kalau masih bisa untuk dibangunkan segera dibangunkan," ucapnya.

Menurutnya, memang semua harus diberikan porsi pertanggung jawaban.

Baca Juga: Kemnaker Resmikan 62.754 Peserta Magang Nasional Lolos Batch II

"Makanya dari mulai kecamatan tim pendamping desa Inilah harus benar-benar tim monev-nya itu harus sering turun ke bawah. Saya pun selaku Ketua Apdesi Kabupaten Bogor ditekankan oleh para APH dan Bapak Bupati serta Wakil Bupati untuk sering turun," katanya.

Sementara, Jamintel Kejagung, Reda Manthovani menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan desa dan validasi data pembangunan.

Menurutnya, kemajuan tata kelola pemerintahan desa sangat ditentukan oleh keakuratan data dan transparansi laporan anggaran.