Pemkab Bogor Keroyokan Tangani Anak Tidak Sekolah, Libatkan Ribuan Lembaga Pendidikan

RADARDEPOK.COM-Kasus anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Bogor cukup mengkhawatirkan. Sehingga Pemkab Bogor melakukan ‘keroyokan’ untuk menangani pendidikan yang lebih merata dan menuntaskan masalah tersebut.

Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada tahun ini mencatat sebanyak 59.778 anak usia sekolah di Bumi Tegar Beriman berisiko putus sekolah.

Baca Juga: Dua Hari Penuh Petualangan, Bikers Honda Ramaikan ADV 160 Jelajah Misteri

Melihat fakta tersebut Bupati Bogor Rudy Susmanto mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 108.3.4.7/1018-0t/dit tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, pemerintah daerah bergerak aktif dan terukur dalam memperkuat layanan pendidikan.

"Penanganan ATS merupakan agenda prioritas karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi penerus," ujarnya.

Rudy Susmanto menginginkan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di 40 kecamatan menjalankan langkah-langkah pencegahan dan intervensi dengan sungguh-sungguh.

Baca Juga: BRI Group Terus Tumbuh, Laba Perusahaan Anak Capai Rp8,2 Triliun

Satuan pendidikan melalui Disdik Kabupaten Bogor wajib melakukan Identifikasi, verifikasi, dan validasi (verval) data ATS melalui sistem resmi Kemendikbudristek: https://pd.data.kemdikbud. go.id/ATS/.

Pendataan berbasis sistem ini menjadi instrumen penting untuk memastikan data ATS di lapangan terpantau secara akurat, permasalahan dasar ATS teridentifikasi dengan baik, dan penanganan dapat dirancang tepat sasaran dan terukur.

"Kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola pendidikan dan menghindari informasi keliru yang dapat merugikan masyarakat maupun lembaga pendidikan," ucapnya.

Baca Juga: Festival Kreasi Inklusi Indonesia 2025 Meriahkan Kota Depok, Kepala Dinsos : Ini Pengingat Bahwa Kita Semua Sederajat

Rudy Susmanto juga mendorong pendekatan humanis dalam mengembalikan ATS agar kembali bersekolah, baik di jalur formal maupun nonformal.

Melalui Tim Pencegahan dan Penanganan ATS di setiap sekolah, pemerintah daerah memastikan intervensi dilakukan dengan, pendekatan persuasif kepada keluarga, pendampingan personal sesuai kondisi anak, dan kolaborasi antara sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah.

Langkah ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada data, tetapi juga pada keberhasilan nyata di lapangan.

Baca Juga: Distribusi Energi Aceh Mulai Bangkit, Suplai BBM dan LPG Aceh Dipastikan Aman Bertahap