RADARDEPOK.com – Anggota DPR RI Mulyadi, geram dengan langkah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan penyegelan hingga pencabutan izin sejumlah tempat wisata dan usaha yang ada di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Sebab, tindakan ini berdampak besar pada pengangguran di wilayah tersebut. Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), setidaknya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhenti operasinya sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurut Mulyadi, penutupan hingga penghentian sementara operasional tempat wisata dan usaha ini telah mengganggu iklim investasi hingga wisata.
"Saya sangat geram dan marah kepada Menteri KLH. Akibat tindakannya ini ribuan pegawai dirumahkan,” kata Mulyadi.
Baca Juga: DUSTA! Developer Dinilai Ingkar Janji Soal Fasum-Fasos, Perumahan Hukoci Bermasalah
Mulyadi mengatakan, banyak efek domino dari langkah yang dilakukan oleh Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Di antaranya, jumlah kunjungan wisatawan di kawasan Puncak yang menurun, berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga menambah jumlah pengangguran.
“Kalau terlalu dibiarkan bisa menurunkan angka rata - rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan," kata anggota DPR RI dapil Kabupaten Bogor ini.
Mulyadi pun mengatakan bahwa dirinya dalam waktu dekat, akan melakukan reses dengan masyarakat Kawasan Puncak, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor wisata.
Baca Juga: Dapur Gizi Pancoranmas Depok Resmi Dibuka, Layani Ribuan Anak Sekolah
"Tujuan saya reses di Kawasan Puncak, tentunya belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," imbuh Dewan Pembina DPP Gerindra ini.***