bogor-raya

Dinas PUPR Kabupaten Bogor Dilema Dampak Penghentian Tambang Sementara

Rabu, 15 Oktober 2025 | 10:00 WIB
Kepala DPUPR Kabupaten Bogor, Suryanto Putra. (DOKUMEN KABAR BOGOR)

RADARDEPOK.COM-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor tak menampik penutupan sementara kegiatan tambang di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur di Bumi Tegar Beriman. Sebab penyedia jasa konstruksi kesulitan mendapatkan bahan material.

Kepala DPUPR Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengatakan, sangat memahami apa yang dialami para penyedia jasa konstruksi. Pihaknya dibuat dilematis dengan permasalahan ini.

Baca Juga: Fraksi PKB Kota Depok Nilai Program TV Swasta yang Hina Kiai dan Pondok Pesantren Ciderai Nilai Jurnalistik Tentang Mengedukasi Masyarakat

"Kami tidak bisa gegabah. Misalnya terkait tuntutan masyarakat untuk membuka kembali perusahaan tambang, kan tidak bisa seperti itu karena itu kebijakan gubernur," ujarnya pada wartawan.

Suryanto Putra mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini pada Bupati Bogor, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga Inspektorat.

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Program Magang Nasional Berlanjut Hingga 2026, Tahap Kedua Capai 80.000 Kuota

"Sudah kita laporkan ke Bupati Bogor supaya menjadi bahan kajian dalam mengambil langkah kebijakan seperti adendum atau pemberian waktu tambahan bagi para penyedia jasa," ucapnya.

Dia menyebut, tidak semua kontraktor mengalami kesulitan mendapatkan bahan material. Suryanto Putra mencontohkan masih banyak kegiatan proyek fisik Pemkab Bogor yang tetap berjalan, meski harus membeli bahan baku dari luar daerah.

Baca Juga: Tegaskan Bubarkan Satgas BLBI, Menkeu Purbaya Ungkap Akan Pakai Tim yang Ada di Kemenkeu Saja

"Sebetulnya situasi yang terjadi saat ini tidak hanya dialami di Kabupaten Bogor, melainkan daerah lain hingga tingkatan pusat. Maka itu, kami masih terus melakukan kajian agar proses pembangunan di Kabupaten Bogor dapat tetap berjalan dengan sumber daya yang ada," tandasnya.

Termasuk, Kepala DPUPR Kabupaten Bogor melanjutkan, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan kondisi tersebut.

Baca Juga: Menteri Keuangan Purbaya Tegaskan Akan Disiplinkan Pegawai Bea Cukai dan Pajak, Serta Rencana Kenaikan Pajak 0,5 Persen

"Mudah-mudahan juga ada solusinya, memang dampaknya bukan hanya pada kegiatan pembangunan, namun ekonomi masyarakat juga yang bergantung pada tambang," sebutnya.***

Jurnalis : Achmad Kurniawan

Tags

Terkini

Sah! Muhamad Yusril Nakhodai PK KNPI Ciawi

Minggu, 21 Desember 2025 | 16:21 WIB

MPI Kabupaten Bogor Sabet Dua Medali di Kejurda Jabar

Sabtu, 20 Desember 2025 | 22:52 WIB

Ini Tiga Titik Hambat di Jalur Puncak Bogor

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:35 WIB

Pemkab Bogor Semangat Sukseskan Program MBG

Kamis, 18 Desember 2025 | 08:45 WIB