DPMPTSP Tegur 80 Pengelola Bangunan

Penampakan salah satu pembangunan perumahan di wilayah Kecamatan Bojongsari, Kota Depok yang sempat mendapat teguran dari DPMPTSP, beberapa waktu lalu (Gerard )

RADARDEPOK.COM - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok terus melakukan pengawasan kegiatan pembangunan yang ada di wilayahnya.

Dalam pengawasan itu, DPMPTSP Kota Depok turut memberikan teguran berupa Surat Peringatan (SP) hingga penindakan kepada pengelola bangunan yang tidak mematuhi aturan.

DPMPTSP Kota Depok mencatat, terdapat puluhan pengelola bangunan yang telah diberikan SP hingga penindakan dalam periode Januari hingga November 2023.

Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengaduan (Wasdu) DPMPTSP Kota Depok, Suryana Yusuf mengatakan, terdapat 80 pengelola bangunan yang telah diberikan peringatan mulai dari SP1, SP2 dan SP3.

"Yang sudah di SP lebih dari 80 bangunan, terhitung Januari hingga November tahun ini," ungkap Suryana Yusuf kepada Radar Depok, Selasa (14/11).

Menurut Suryana Yusuf, surat peringatan itu diberikan setelah DPMPTSP Kota Depok menerima aduan dari pengawas yang bertugas pada masing-masing wilayah.

"Kita punya 11 pengawas di 11 kecamatan, satu petugas memegang satu wilayah, dimana tiap hari mereka mobile mengawasi wilayahnya masing-masing," jelas Suryana Yusuf.

Awalnya, ungkap Suryana Yusuf, petugas akan mendatangi kegiatan pembangunan pada wilayah masing-masing. Selanjutnya, petugas akan meminta klarifikasi soal izin yang harus dipenuhi.

"Ketika ada yang sedang bersiap membangun, langkah pertama adalah menegur dan melakukan klarifikasi perizinan, kita periksa izinnya apa sudah atau belum, atau sedang diproses," beber Suryana Yusuf.

Suryana Yusuf menegaskan, setiap pembangunan tidak dapat dilanjutkan apabila belum mengantongi izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, izin pengesahan site plan dan lainnya.

"Tentunya mereka harus membuat IPL, SKPL, IPR, Site Plan dan IMB yang diawali dengan izin lingkungan tentunya. Kalau belum memenuhi kita dorong untuk mengurus izin," beber Suryana Yusuf.

Di sisi lain, kata Suryana Yusuf, apabila SP1 hingga SP3 sudah diberikan, maka pihaknya akan melimpahkan berkas ke Satpol PP Kota Depok yang selanjutnya akan melakukan penindakan.