KDM Terbitkan Sura Edaran Soal Jaminan Akses Pendidikan, Simak Isinya

Andika Eka Maulana

- Selasa, 8 Juli 2025 | 06:05 WIB

KDM saat saat kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga di Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Sabtu (5/7). (ISTIMEWA)

RADARDEPOK.COM–Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memastikan seluruh anak di Jawa Barat, termasuk di Kota Depok harus mendapatkan pendidikan yang layak. Sebab, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara.

Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat kegiatan Abdi Nagri Nganjang ka Warga di Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Sabtu (5/7), yang juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar untuk segera menerbitkan surat edaran yang menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak tanpa hambatan administratif, seperti kepemilikan Kartu Keluarga (KK).

“Pak Sekda, bikin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap keluarga. Tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada KK,” tutur dia.

Dedi Mulyadi menuturkan, keprihatinannya terhadap banyaknya anak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena terkendala dokumen kependudukan. Menurut dia, jika seorang anak telah lama tinggal di suatu wilayah, maka domisilinya seharusnya bisa diakui, meskipun belum tercatat secara administratif.

“Tujuan dibikin KK itu untuk domisili. Tapi kalau dia sudah lama tinggal di situ dan tidak punya KK, itu bisa diverifikasi. RT cukup yang menjelaskan,” kata dia.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) sapaan akrabnya, juga menyoroti kebijakan sistem zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama di jenjang S) yang kini mengalami penurunan jumlah siswa.

KDM menilai, penerapan zonasi di SD tidak lagi relevan, justru menghambat akses pendidikan.

“Kalau SD kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan akses zonasi. Banyak anak akhirnya tidak bisa sekolah gara-gara tidak punya asas domisili,” kata dia.

Lebih lanjut, KDM juga mengkritik rumitnya alur SPMB yang membuat orang tua murid harus berpindah jalur pendaftaran dari zonasi ke afirmasi, lalu ke jalur prestasi tanpa kepastian.

“Sekarang juga sebetulnya bikin pusing, jujur saja. Di zonasi nggak diterima, pindah ke afirmasi, lalu ke prestasi. Muter-muter. Rakyat mau sekolah saja jadi repot,” ungkap dia.

KDM berharap Pemerintah Provinsi Jabar bisa mengambil keputusan yang tegas dan cepat dalam proses penerimaan siswa baru. Menurutnya, proses seleksi harus adil, transparan, dan tidak menyulitkan masyarakat.