Soal Masalah Hukum, Pemkot Depok Gandeng Kejari Depok

RADARDEPOK.COM - Belum lama ini, Pemkot Depok dan Kejari Depok melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal ini dilakukan Pemkot Depok untuk untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, lewat perjanjian kerjasama itu penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum dapat berjalan efektif.

Baca Juga: Walikota Depok, Mohammad Idris Optimis Depok Dinobatkan Kota Kreatif

"Adanya kerjasama ini, tentunya akan sangat membantu kami dalam mengatasi persoalan sumberdaya aparatur di bagian hukum," ungkap dia, Rabu (14/6).

Menurut Idris, Kejari Depok dapat membantu Pemkot Depok dalam mengatasi sejumlah permasalahan perdata seperti sengketa aset tanah milik pemerintah daerah, gugatan class action hingga gugatan perkara administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Ini bentuknya Pendampingan hukum ini antara lain, pendampingan kegiatan segala bentuk pembangunan di semua OPD," jelas dia.

Baca Juga: Ramai-Ramai Parpol Depok Doakan Sistem Pemilu Terbuka, Simak Alasannya

Kepala Kejari Depok, Mia Banulita menerangkan, perjanjian  dan penandatanganan kerjasama itu bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

"Kita harus menumbuhkan tiga hal penting di masyarakat, good goverment, fair competition dan public trush," ujar dia.

Mia menyebut, Kejari Depok berkomitmen memaksimalkan tugas dan fungsinya mendampingi Pemkot Depok dalam penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Baca Juga: Sidang Perdana Oknum Anggota Densus 88 di Depok : Kalah Judi Online, Hujam 18 Tusukan

"Kami siap mendampingi dan membantu serta kolaborasi untuk Pemerintah Kota Depok," tandas dia. (***)

Jurnalis : Gerard Soeharly