Ingin Mengefisiensi Anggaran Belanja Daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kunjungi KPK

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan langkah serius dalam upayanya mengefisiensikan anggaran belanja daerah.

Pada Senin (19/5/2025), Dedi menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta.

Kunjungan tersebut bukan untuk urusan hukum, melainkan sebagai bentuk konsultasi strategis dalam rangka memastikan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran yang diambil tidak menyalahi aturan, sekaligus mendapat pengawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Dedi berdiskusi langsung dengan pihak KPK, khususnya Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Bahtiar Ujang Purnama.

Baca Juga: Bagaikan Negeri Dongeng, Jelajahi Kebun Bunga Hortensia di Wisata Dusun Kuliner Hingga Serunya Memetik Buah Apel

Bahtiar membenarkan bahwa kunjungan Dedi fokus pada langkah preventif dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.

"Beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama tidak menyalahi aturan, kemudian pelaksanaannya harus ada yang mengawasi,” ujar Bahtiar.

Dalam wawancara, Dedi Mulyadi menekankan bahwa efisiensi dan realokasi anggaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa belanja daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa sektor yang menjadi prioritas utama antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanggulangan kemiskinan, hingga elektrifikasi wilayah yang belum terjangkau listrik.

Baca Juga: Taman Bermain Baru di Bogor Tawarkan Banyak Aktivitas Seru dan Edukatif untuk Anak, Ada Musical Theater, Vocal Studio, Hingga Waterpark

“Kami ingin belanja pemerintah difokuskan pada kepentingan nyata masyarakat. Peningkatan sumber daya manusia, pelayanan publik yang nyaman, serta perbaikan fasilitas kesehatan adalah bagian dari upaya strategis agar indeks ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan di Jawa Barat meningkat,” ungkap Dedi.

Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan adalah realokasi anggaran belanja rutin yang selama ini dianggap memboroskan keuangan daerah.

Dedi menyebut bahwa terdapat lebih dari Rp5 triliun anggaran yang akan dialihkan ke sektor-sektor prioritas.

Dedi Mulyadi juga memberikan contoh realokasi anggaran.