Gerakan Rereongan Poe Ibu Dianggap Pungli, Dedi Mulyadi Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Tapi Ajakan Solidaritas Sosial

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) merupakan bentuk pungutan liar (pungli).

Menurutnya, program tersebut bukanlah kebijakan wajib yang bersifat memungut uang dari masyarakat, melainkan ajakan gotong royong dan solidaritas sosial untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Isu ini mencuat setelah muncul keluhan dari salah satu warga yang menilai gerakan tersebut sebagai pungli.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Targetkan Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Rampung Hari Ini

Menanggapi hal itu, Dedi menyampaikan penjelasan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Senin, 6 Oktober 2025.

“Buat Mbah yang baik, bahwa tidak ada kebijakan Gubernur nyuruh ngumpulin uang dari anak sekolah, buruh bangunan, ASN seribu rupiah, tidak ada kebijakan itu,” tegas Dedi dalam videonya.

Ia menjelaskan bahwa Gerakan Rereongan Poe Ibu, yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA, hanyalah bentuk imbauan sukarela.

Baca Juga: Sekda : Pemkab Bogor Perkuat Peran Swasta untuk Konservasi

Tujuannya untuk mendorong kepala daerah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga kabupaten dan kota, agar membangun sistem gotong royong dalam membantu warga yang sedang kesulitan.

Dedi mencontohkan, masih banyak masyarakat yang mendapatkan layanan rumah sakit gratis, namun tidak memiliki biaya transportasi, ongkos menunggu, atau dana untuk terapi lanjutan seperti kemoterapi.

Masalah-masalah sosial seperti ini, menurutnya, perlu diselesaikan di tingkat lingkungan melalui gerakan solidaritas lokal.

Baca Juga: Data Terbaru Korban Meninggal Dunia Insiden Ambruknya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Kian Bertambah, 23 Orang Belum Ditemukan

Dalam penjelasannya, Dedi menggambarkan mekanisme sederhana gerakan ini. Setiap warga cukup menyisihkan uang Rp1.000 per hari yang dapat dimasukkan ke dalam kotak kecil di depan rumah.

Dana itu kemudian dikelola oleh bendahara RT atau orang yang dipercaya di lingkungan setempat.