Minggu, 21 Desember 2025

Hadapi Premanisme hingga Pungli, Dedi Mulyadi Buka Akses Pengaduan Langsung via WhatsApp

- Rabu, 15 Oktober 2025 | 12:50 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan (Tangkapan layar Youtube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan (Tangkapan layar Youtube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)

 

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana membuka layanan pengaduan langsung bagi seluruh perusahaan di Jawa Barat guna mempercepat penanganan berbagai persoalan ketenagakerjaan dan industri.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan, pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Dalam arahannya, Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pungutan pajak, tetapi juga harus hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelaku usaha dan pekerja.

Baca Juga: Soskom DPRD Interaktif! Wakil Ketua Yuni Indriany Siap Bangunkan Posyandu dan Berikan Laptop

Ia meminta agar Dinas Tenaga Kerja di seluruh kabupaten dan kota aktif membuat layanan aduan khusus untuk perusahaan, agar setiap persoalan di lapangan bisa segera ditangani.

Pemerintah jangan cuma mungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota itu harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan di Jawa Barat,” ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengaku akan membuat jalur pengaduan cepat melalui WhatsApp untuk menampung berbagai keluhan dari dunia industri, mulai dari masalah infrastruktur, ketenagakerjaan, premanisme, hingga pungutan liar.

Baca Juga: BRI Kembali Buktikan Kualitas Layanan Terbaik dengan Raih Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia

Besok saya akan sebar nomor WA layanan pengaduan multi problem industry mulai dari problem infrastruktur, layanan kerja, premanisme, penekanan lingkungan, hingga pungli. Semuanya bisa diceritakan ke kita. Nanti ada tim yang jalan setiap hari biar cepat,” tegasnya.

Dedi juga menyoroti efektivitas sistem pelaporan digital yang selama ini dinilai tidak berjalan optimal.

Ia menyebut bahwa laporan semestinya tidak berhenti di sistem, melainkan harus ditindaklanjuti oleh tim teknis di lapangan agar permasalahan cepat terselesaikan.

Baca Juga: Susu MBG belum 100 Persen Lokal, BGN Tegaskan Tetap Mendapatkan Gizi Optimal

Sudahlah, jangan pakai sistem digital. Kalau lapor doing mah semua orang juga bisa. Setelah lapor mau diapain? Enggak ada tindak lanjutnya. Enggak bisa seluruh masalah diselesaikan dengan ini, harus ada tim teknisnya,” tambahnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febry Mustika Putri

Sumber: YouTube Lembur Pakuan Channel

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X