Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Berantas Dugaan Impor Tekstil Ilegal dari Cina: Kita Akan Cegat di Pelabuhan dan Beresin

RADARDEPOK.COM - Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik impor tekstil ilegal yang diduga masuk ke Indonesia dalam jumlah besar dari Cina.

Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam menjawab pertanyaan media pada Konferensi Pers APBN KiTA yang digelar di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Isu tekstil ilegal muncul ketika salah satu media di konferensi menanyakan kebenaran informasi bahwa jumlah impor tekstil ilegal dari Cina jauh lebih besar dibandingkan aktivitas thrifting yang selama ini menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Megapolitan Developments Perkuat Daya Saing Cinere Park View dengan Penyelesaian Club House yang menghadirkan Hunian Nyaman dan Lengkap

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab secara tegas oleh Menkeu Purbaya.

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah akan memperketat pemeriksaan di seluruh pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang-barang impor. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi pelaku impor ilegal.

“Nanti kita cegat di pelabuhan. Kita periksa lebih teliti lagi. Kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang pasti ketangkap, nanti akan ketahuan siapa pengimpornya,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu dalam mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Baca Juga: Sudah Lima Tahun Berdiri, Warung Makan Gratis di Depok Ini Akhirnya Dapat Bantuan Donasi dari Pemkot

Proses investigasi akan menyasar jaringan impor ilegal agar tidak menimbulkan kerugian bagi industri tekstil dalam negeri.

Purbaya juga menambahkan bahwa praktik impor ilegal yang mungkin dulu bisa lolos, ke depan tidak akan dibiarkan lagi. Pemerintah memastikan seluruh pelanggaran akan ditindak secara tegas.

“Kalau dulu bisa lepas, ke depan enggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin,” tegasnya.

Baca Juga: BRI Konsisten Bantu UMKM, Berhasil Salurkan KUR Rp147,2 T Wujudkan Pertumbuhan Inklusif

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan ekonomi nasional, termasuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran barang-barang ilegal yang merusak pasar dan mengancam pelaku usaha lokal.***