Minggu, 21 Desember 2025

Dedi Mulyadi Ungkap Strategi Pemprov Jabar Atasi Selisih Rencana Anggaran yang Melebihi APBD 2026

- Sabtu, 22 November 2025 | 19:24 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat (Tangkapan layar Youtube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat (Tangkapan layar Youtube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)

1. Negosiasi Dana Transfer Pemerintah Pusat

Menurut Dedi, Jawa Barat memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, baik dari sisi jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, maupun kesehatan. Namun, peran besar tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam alokasi dana transfer pusat.

Ia mengajak seluruh fraksi dan partai di DPRD untuk memaksimalkan akses politik yang dimiliki dalam melakukan lobi dan negosiasi ke pemerintah pusat.

2. Negosiasi Koreksi Dana PEN dan Dana Bagi Hasil

Dedi menyoroti pemotongan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp600 miliar setiap tahun, yang menurutnya sangat mempengaruhi postur anggaran.

Ia menegaskan perlunya negosiasi ulang agar pemotongan tersebut dapat dikurangi atau ditutup melalui dana bagi hasil yang belum dibayarkan pemerintah pusat.

Baca Juga: Pebalap Muda Honda Veda dan Ramadhipa Siap Tutup Musim 2025 dengan Hasil Gemilang di Valencia

3. Optimalisasi dan Penataan Kembali Aset Pemprov Jabar

Salah satu sorotan terbesar Dedi adalah pemanfaatan aset daerah yang selama ini dinilai tidak optimal. Banyak aset strategis dikelola oleh BUMD, namun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Dedi menyebut contoh sebuah hotel besar di depan Gedung Sate yang hanya menghasilkan Rp2 miliar per tahun, angka yang dinilainya tidak masuk akal untuk lokasi strategis tersebut.

Ia menegaskan dua langkah yang akan dilakukan:

Baca Juga: Perkuat Pembangunan Pembiayaan Dapur SPPG, BGN dan Danantara Teken MoU

a. Penggabungan dan penataan ulang BUMD

BUMD yang ada akan digabung agar struktur lebih ideal dan efisien, menghindari pembentukan anak perusahaan yang tidak memberikan dampak nyata.

b. Negosiasi ulang seluruh aset pemerintah

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Febry Mustika Putri

Sumber: YouTube Lembur Pakuan Channel

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X