Pimpin Rapat Pematokan, Gubernur Dedi Mulyadi Akan Fokus Pulihkan Aset Negara dan Fungsi Sungai di Karawang

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat pematokan bersama sejumlah instansi pusat dan daerah, seperti Jasa Marga, Kementerian PUPR, BBWS, serta PJT.

Pertemuan ini ditampilkan melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 17 November 2025.

Rapat ini digelar secara mendesak untuk menindaklanjuti upaya pengembalian aset negara serta pemulihan fungsi sungai di wilayah Karawang yang saat ini dinilai mengalami banyak penyimpangan dan perubahan fungsi lahan.

Dalam rapat tersebut, Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama Jasa Marga, Kementerian PUPR, BBWS, dan PJT memiliki tujuan bersama untuk segera memulihkan aset negara, terutama tanah milik negara di sepanjang marka jalan Karawang Barat.

Baca Juga: Singgung Importir Nakal Ketahuan Akali Harga, Menkeu Purbaya: Dia Pikir Saya Bodoh

Ia menjelaskan bahwa banyak batas lahan milik Jasa Marga yang kini tidak lagi terlihat jelas karena bercampur dengan tanah perorangan maupun bangunan yang bermunculan di sekitar area tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan semakin sulit ditertibkan jika dibiarkan berlarut-larut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan pembangunan jembatan baru pada 2026 untuk mengurangi kemacetan di Karawang Barat.

Pemprov berharap Kementerian PUPR segera menyerahkan dokumen teknis (DEED) agar pembangunan dapat dimulai.

Baca Juga: Polsek Sukmajaya Depok Berbagi Jumat Berkah, Kapolsek Sebut sebagai Wujud Kepedulian Polri Terhadap Masyarakat yang Membutuhkan

Selain itu, Pemprov berencana melakukan penataan badan jalan, termasuk menata kabel-kabel utilitas yang selama ini semrawut dan terlihat kontras dengan kawasan perumahan mewah yang tertata rapi.

Dedi juga menyoroti perubahan fungsi sungai yang dikelola BBWS, PSDA Jawa Barat, hingga PJT. Banyak sungai yang sudah berubah drastis, sebagian bahkan tertutup oleh permukiman, pabrik, hingga kontrakan.

Ia menyebut kondisi ini sangat berbahaya, terutama menjelang puncak musim hujan pada Desember–Januari. Jika sungai tidak difungsikan sebagaimana mestinya, risiko banjir akan semakin besar.

Dari hasil survei lapangan, Dedi menemukan bahwa tanah-tanah garapan di bantaran sungai ternyata diperjualbelikan dengan harga tinggi.

Baca Juga: Mengenal Mahasiswi Asal Depok, Amanda Adiva Syahla : Wakili Indonesia di Asia Youth Internasional Model United Nation 19th