Mentan Amran Gagalkan Masuknya 40 Ton Beras Ilegal dan Minyak Goreng di Batam

RADARDEPOK.COM - Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras di Sabang, kini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menindak tegas adanya impor 40,4 ton beras ilegal di Batam.

Mentan mengatakan laporan tersebut diterima melalui kanal Lapor Pak Amran pada Senin malam sekitar pukul 23.00 malam (24/11/2025).

Setelah laporan masuk, Mentan langsung berkoordinasi dengan Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk bergerak cepat mengamankan beras ilegal tersebut.

Baca Juga: Jabar Semakin Bersinar, Dua Inovasi Unggulan Pendaprov Jabar Jalani Validasi IGA 2025

Dilansir melalui Youtube Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa kapal yang membawa beras ilegal tersebut belum sempenuhnya bersandar Pelabuhan Tanjung Sengkuang saat aparat datang mengamankan seluruh muatan kapal.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton juga minyak goreng," Kata Mentan Amran saat konferensi pers kepada awak media, Selasa (25/11/2026).

Menurutnya permasalahan ini bukan soal 40 ton beras, tapi harus menjaga 115 juta petani yang sedang semangat menanam padi.

Baca Juga: Peringati HGN 2025, Guru di SMPN 20 Depok jadi Petugas Upacara

"Jadi perlu kami sampaikan, bukan nilai 40 tonnya, tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta KK itu sudah demotivasi, sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi," ucapnya

Mentan mengatakan bahwa saat ini Presiden Prabowo telah mengeluarkan 19 regulasi untuk mempermudah para petani saat menanam dalam bentuk perpres, dan impres.

Berbagai kebijakan juga dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk mendukung para petani di Indonesia, mulai dari bantuan anggaran, penurunan harga pupuk yang sampai 20 persen, benih, serta bantuan alat mesin pertanian.

Baca Juga: Depok Mulai Sensus Ekonomi Pada Mei 2026 : Ada Sekitar 53 ribu Usaha

Ia menegaskan dampak dari adanya beras ilegal ini meskipun jumlahnya kecil sangat berpengaruh terhadap psikologis petani, apalagi Indonesia sedang swasembada pangan.

"Jadi dampaknya 1 liter 10 ton, 1 ton dengan 1 juta itu sama, psikologinya kepada petani. Petani kita harus jaga itu 100 juta lebih. Ini kita harus jaga bersama. Kemudian juga Bapak Presiden sudah sampaikan bahwasanya, ini kita insyaallah swasembasa, tahun 2025 tidak impor lagi beras," Jelasnya.