Teknologi ini digunakan untuk mendeteksi praktik under invoicing (pengurangan nilai barang impor untuk mengurangi bea masuk) serta berbagai bentuk kecurangan lainnya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses identifikasi pelanggaran dan meningkatkan transparansi kerja di lapangan.
“Under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki sistem lainnya. Perkembangannya kini cukup baik," ungkap Purbaya.
Dalam pernyataan paling tegasnya, Purbaya menekankan bahwa konsekuensi dari gagalnya reformasi bukan sekadar teguran atau rotasi jabatan, melainkan pemberhentian massal.
Baca Juga: Tips Merawat Kaca Spion Sepeda Motor, Komponen Penting Agar Selalu Aman di Jalan
“Kalau kita gagal memperbaiki nanti, 16.000 pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ujarnya.***
Artikel Terkait
Rakernas DJKN 2025 Resmi Dibuka, Menkeu Purbaya Tantang DJKN Optimalkan Aset Negara untuk Kesejahteraan Rakyat
Menkeu Purbaya Terlihat Sindir DPR saat Hadiri Final Cerdas Cermat APBN 2025
Blak-blakan Ungkap Perannya Perbaiki Ekonomi Era SBY hingga Jokowi, Menkeu Purbaya: Saya Enggak Dibayar
Menkeu Purbaya Apresiasi Anak Muda di Ajang Cerdas Cermat APBN 2025: Kasih Hadiahnya yang Betul Ya!
Raker dengan Komisi XI DPR RI, Menkeu Purbaya Paparkan Kondisi Ekonomi Indonesia: Momentum Pemulihan Harus Terus Dijaga
Ungkap Alasan Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya: Tahun Depan Akan Ada Sistem Baru
Banyak Warga Memilih Bekerja di Luar Negeri, Menkeu Purbaya: Itu Tanda Kita Gagal Ciptakan Lapangan Kerja