Dari Normalisasi Sungai Hingga Huntap, BNPB Percepat Pemulihan Pascabencana Sibolga

RADARDEPOK.COM - Upaya penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kota Sibolga terus dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kota Sibolga dan unsur terkait.

Hingga Kamis (18/12/2025), bencana tersebut tercatat berdampak pada empat kecamatan, yakni Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota.

Salah satu fokus utama penanganan saat ini adalah pembersihan dan normalisasi Sungai Aek Doras yang meluap dan memicu banjir di kawasan permukiman.

Proses normalisasi masih terus berlangsung untuk mencegah terjadinya banjir susulan, sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat yang terdampak. Secara bertahap, kondisi sosial masyarakat mulai pulih.

Baca Juga: Liburan Akhir Tahun Ceria! Nikmati Promo Diskon 50 persen di Tempat Wisata Goalpara Tea Park, Sukabumi

Kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan, distribusi bahan bakar minyak (BBM) relatif normal meski masih terjadi antrean di sejumlah SPBU, serta pasokan listrik PLN di sebagian besar wilayah telah kembali menyala.

Selain itu, jaringan telekomunikasi dan layanan internet mulai berfungsi, sementara distribusi air bersih dari PDAM telah mencapai sekitar 80 persen, meski kualitas air di beberapa lokasi masih belum sepenuhnya jernih.

Jumlah pengungsi tercatat mencapai 1.232 orang yang tersebar di 16 titik pengungsian pada tujuh kelurahan, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Selatan.

Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November hingga 9 Desember 2025, dan kemudian diperpanjang hingga 23 Desember 2025.

Baca Juga: Ada yang Baru di Sumedang! Jans Park Glow Galaxy, Gratis Tiket Masuk untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun

Selama masa tanggap darurat, koordinasi intensif dilakukan antara pemerintah daerah, BNPB, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, hingga media massa.

Berbagai langkah telah ditempuh, mulai dari pembersihan jalan yang tertutup lumpur, normalisasi sungai, pemulihan aktivitas ekonomi, pendataan penerima bantuan, pembukaan dapur umum, hingga pelayanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak.

Kerusakan infrastruktur akibat bencana terbilang signifikan, meliputi 11 rumah ibadah, delapan gedung sekolah, dua unit jembatan, 11 ruas jalan, lima gedung milik pemerintah daerah, serta sembilan titik lampu penerangan jalan umum.

Sejumlah kebutuhan mendesak yang masih diperlukan masyarakat antara lain pompa air, ketersediaan gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg, serta pakaian dan perlengkapan sekolah bagi siswa tingkat SD, SMP, dan SMA.