RADARDEPOK.COM - Indonesia betul-betul sudah masuk kedalam fase darurat taruhan online.
Jika sebelumnya ratusan situs pemerintahan dan akademisi yang disusupi oleh situs haram tersebut, saat ini giliran akun youtube resmi dari DPR-RI yang menjadi korban peretasan.
Hingga saat ini, akun tersebut masih melakukan live streaming sebuah permainan taruhan.
Baca Juga: UPN Veteran Jakarta Kolaborasi dengan Kelurahan Kedaung Laksanakan Kampung Caraka
Dr. Pratama Persadha yang selaku Chairman dari Lembaga Riset Keamanan Siber (CISSReC) mengatakan, dilihat dari judul video serta thumbnail video yang ada di akun youtube resmi milik DPR-RI @DPRRIOfficial tersebut, video yang disisipkan oleh peretas adalah video yang sama yang ditampilkan di youtube salah satu website haram.
"Namun jika dilakukan investigasi lebih lanjut, akun itu sendiri sepertinya juga menjadi korban peretasan seperti halnya akun DPR-RI, karena berdasarkan video lama di akun tersebut adalah video lagu-lagu karaoke dalam bahasa Vietnam," ujar dia.
Pria yang sedang mendapat tugas belajar di LEMHANAS itu menambahkan, ada kemungkinan akun youtube resmi tersebut berhasil diambil alih oleh peretas melalui metode phising.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto Ingatkan Warga Jangan Mau di Pecah Belah Jelang Pemilu 2024
Di mana email yang dipergunakan untuk login kemungkinan tidak dilengkapi metode 2 Factor Authentication dan operator yang menggunakan email tersebut kurang berhati-hati sehingga jatuh kedalam jebakan phising yang dikirimkan oleh peretas.
Hal tersebut kemungkinan besar diperparah oleh sebuah celah keamanan yang berhasil ditemukan oleh Threat Analysis team dari Google pada tahun 2021 yaitu adanya kampanye phising terhadap akun youtube yang memanfaatkan malware yang bisa mencuri cookies.
Beberapa jebakan phising yang sering kali digunakan oleh peretas adalah seperti memberikan tawaran iklan, informasi akan dilakukan pemblokiran akun, link yang berisi landing page palsu.
"Seperti yang sudah seringkali disampaikan sebelumnya, bahwa awarenes pengelola situs atau akun resmi dari pemerintahan dan akademik terhadap keamananan siber terlalu rendah. Hal inilah yang seringkali menyebabkan situs atau akun media sosial milik pemerintahan dan akademisi disusupi situs haram oleh peretas atau bahkan diambil alih kontrol akunnya oleh peretas, sehingga mereka dengan leluasa dapat mengganti konten di situs atau media sosial tersebut bahkan mengganti nama akun dan data credential yang dipergunakan untuk melakukan login," Ucap pria kelahiran Cepu ini.
Baca Juga: Waspada DBD di Depok, Ini Jumlah Kasusnya
Dosen tetap STIN dan PTIK ini juga mengatakan bahwa Awaress terhadap keamanan siber dari pengelola situs dan media sosial harus menyadari, bahwa pola peretasan sekarang sudah mulai bergeser.