RADARDEPOK.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis 2025.
Pemaparan itu disampaikan Hanif Faisol dalam Rapat Kerja Perdana yang digelar Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.
Selain memaparkan rancangan program kerja 100 hari dan program strategis 2025, juga dibahas progres dan evaluasi pelaksanaan program 2024.
Dalam program kerja 100 hari, Hanif Faisol akan mencoba membangun quick win untuk menumbuhkan kembangkan perhatian masyarakat kepada lingkungan hidup.
Baca Juga: Enak dan Praktis Cocok Buat Sarapan Pagi, Cobain Nih Resep Telur Kuah Santan Gampang Banget
Rencananya, KLH/BPLH akan membangun 5 ribu Bank Sampah, kemudian beberapa TPA serta 3 TPST. Ia juga akan mengambil langkah penyelesaian sampah di Jakarta yang tertimbun di TPST Bantargebang ada 55 juta ton dengan tinggi hampir 50 meter.
"Bersama Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian terkait, kami akan coba menyelesaikan dulu sampah 55 juta ton. Kemudian metannya akan dikelola, yang mudah-mudahan ada sirkular ekomoni yang terbangun," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya.
Sementara penyelesaian sampah harian di Jakarta yang muncul mencapai 7,5 ribu ton akan dibagi dari hulu sampai hilir. Melalui Extended Producer Responsibility (EPR) turut membangun unit Bank Sampah.
Hanif Faisol juga telah menghentikan impor plastik karena ketersediaan cukup melimpah, namun tidak terpilah. Selanjutnya, pembatasan impor daur ulang kertas.
"Beberapa kegiatan juga telah mulai dilakukan, melarang seluruh kawasan-kawasan untuk membuang sampah organik pada TPST Bantargebang dan wajib mengelola secara mandiri, karena ecoprenuer sudah terbangun, ada Black Soldier Fly (BSF) atau maggot dan lain-lain yang sudah berkembang di Jakarta," imbuh Hanif.
Selain itu, Hanif berencana meningkatkan penerimaan dengan kerja sama pembayaran berbasis kinerja terhadap pengurangan GRK dan penyelesaian Comitment Agreement RBCA Norwegia untuk kinerja pengurangan emisi.
Kemudian, uji coba penerapan MRA Indonesia - Jepang senilai Rp15 triliun, penguatan pemantapan diplomasi bilateral/multilateral untuk kerja sama pembayaran berbasis kinerja pengurangan emisi, penanganan polusi udara Jabodetabek, dan penataan lingkungan Sungai Cipinang, Jakarta.
Termasuk, lanjut Hanif, penguatan penegakan hukum lingkungan hidup melalui penerapan denda administrasi terhadap pelaku usaha.