RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait isu pungutan sumbangan yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur kepada orang tua siswa.
Tanggapan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Dedi Mulyadi mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai pungutan atau sumbangan yang dibebankan kepada orang tua siswa di MAN 1 Cianjur.
Pihak humas sekolah menjelaskan bahwa pungutan tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya operasional sekolah yang tidak cukup hanya dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) maupun BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal).
Baca Juga: KORMI Kota Bogor Kirim 58 Atlet di FORNAS VIII NTB 2025
Meski menyadari bahwa MAN Negeri berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dan bukan kewenangan langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai tetap perlu adanya perhatian agar tidak ada beban tambahan bagi orang tua siswa.
Menurut Dedi Mulyadi, baik MAN Negeri maupun SMA Negeri sama-sama mendapatkan dana dari sumber yang serupa, termasuk BOS dan BPMU.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan mengapa hanya MAN Negeri yang melakukan pungutan, sementara SMA Negeri tidak.
“Madrasah Aliyah Negeri di bawah Kemenag memang bukan di bawah Gubernur, tetapi saya berharap tidak ada perbedaan perlakuan. BOS dan BPMU untuk MAN dan SMA sama, nilainya juga sama. Jadi, kenapa di SMA Negeri gratis, tapi di MAN Negeri ada pungutan?” ungkap Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Selami Pengajian Ruti TP PKK Kabupaten Bogor : Eratkan Silaturahmi, Dalami Ketakwaan pada Sang Kuasa
Ia menegaskan bahwa di Jawa Barat, seluruh lembaga pendidikan negeri, baik di bawah Kemenag maupun Pemerintah Provinsi, harus menjunjung prinsip kesetaraan agar tidak menimbulkan disparitas di kalangan siswa maupun orang tua.
“Kalau SMA Negeri gratis, maka MAN Negeri pun harus gratis. Dua-duanya mengelola dana dari sumber yang sama dan besaran anggarannya juga setara.”
Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa meski setiap sekolah memiliki target capaian masing-masing, kebutuhan biaya operasional seharusnya bisa disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, tanpa perlu membebani orang tua siswa.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Cibinong Sebut Pemkab Bogor Punya Komitmen Kuat Wujudkan UHC 100 Persen