"Pemutakhiran DTSEN ini tentu tak lepas dari peran serta semua entitas. Semua berkolaborasi bersinergi agar bisa menghasilkan satu data yang memang mempunyai validitas yang tinggi," ucapnya.
Galih menambahkan, Kabupaten Garut sebelumnya juga telah mendapatkan instruksi untuk segera melakukan validasi data DTSEN, terutama pada Desil 1 sampai dengan Desil 4, melalui pemadanan.
Akurasi data ini akan menjadi dasar utama untuk pemberian bantuan sosial, baik PKH, BPNT, BLT, serta penanganan PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan).
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Buldansah memaparkan, latar belakang dikumpulkannya data yang belum diverifikasi dan divalidasi tersebut.
Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Dirut PT KAI Berkomitmen Hadirkan Kereta Petani dan Pedagang
"Kami pada bulan Agustus mendapatkan instruksi Dirjen Dukcapil untuk melaksanakan pengecekan DTSEN karena ada proses pemadanan data dari BPS Pusat dengan Dirjen Dukcapil," ujarnya.
Buldansah menyebut Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Karawang sebagai daerah dengan data anomali (belum diverifikasi) yang besar, sehingga validasi secara ground check sangat diperlukan.
Sinkronisasi dan kolaborasi antara Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat penting mengingat data DTSEN bersumber dari kumpulan P3KE dan Regsosek yang pembaruannya memerlukan data kependudukan dari Disdukcapil.
Turut hadir Sekretaris Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Indrastuti Chandra Dewi, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut Dang Sani Imansyah, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten dan stakeholder terkait lainnya.***