RADARDEPOK.COM - Musyawarah Majelis Sunda (MMS) menyerahkan dokumen manifesto kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menggelar Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).
Hadir sejumlah tokoh Jawa Barat seperti Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol Purn Akhmad Wiyagus, Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh MMS sekaligus Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Dedi Mulyadi mengapresiasi gagasan dan masukan yang disampaikan oleh MMS. Menurutnya, masukan itu akan memperkaya khazanah pemikiran dan kebudayaan Jawa Barat.
Baca Juga: Jika Jadi Dibangun, Ini Trase Jalan Tawasul Bogor
"Seperti soal penataan sungai, pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini akan memperkaya khazanah," Kata Dedi Mulyadi di kutip dari laman resmi Pemprov Jabar.
Menurutnya pembenahan sungai dan hutan di Jawa Barat sudah menjadi hal yang mendesak untuk mengembalikan jati diri Jawa Barat. Dengan demikian, perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat Sunda.
"Saya menata air agar dapat mengalir kembali, bangunan yang menghalangi bakal dibongkaran semua. Memuliakan peradaban air," tegasnya.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, juga menegaskan biaya untuk pemulihan akibat kerusakan sungai dan hutan jauh lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan menyewakan lahan hutan atau bantaran sungai.
Baca Juga: Ragam Penghargaan Warnai Hari Guru di Depok, Walikota Supian Suri : Guru Hebat, Indonesia Kuat
Ia juga meminta pengelola hutan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan dengan keanekaragaman hayati, bukan tanaman produksi.
Dalam sambutannya, KDM pun menyebutkan telah membuat tim pengkaji terkait hari lahir Jawa Barat. Menurutnya langkah yang sama telah dilakukan di Kabupaten Bogor yang menetapkan hari lahirnya sesuai dengan dilantiknya Sri Baduga sebagai raja.
"Nah, kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana," ujarnya.
Presidium Pinisepuh MMS Dindin S. Maolani menegaskan, persoalan Sunda hari ini tidak dapat lagi dipahami sebagai masalah parsial atau sektoral, melainkan persoalan sistemik dan struktural yang saling mengunci.