RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, khususnya mereka yang bermukim di bantaran Sungai Citarum, Bandung.
Upaya relokasi menjadi fokus utama sebagai solusi jangka panjang untuk menghindari dampak banjir yang terus berulang setiap tahunnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi usai melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (11/12).
Baca Juga: BRI KC Pancoran Penetrasi Mesin EDC ke Merchant
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal dengan memberikan tempat tinggal sementara bagi warga terdampak.
Dedi mengungkapkan bahwa lokasi pasti untuk relokasi permanen belum diputuskan. Karena itu, warga akan terlebih dahulu ditempatkan di rumah kontrakan selama satu tahun sambil menunggu penentuan titik relokasi.
“Sekarang kita belum memikirkan tempat relokasinya di mana dulu. Kita kontrakin aja dulu rumah selama setahun. Tenang dulu,” ujar Dedi.
Baca Juga: Kisah Pasutri di Tapanuli Tengah: Kehilangan Rumah yang Banyak Kenangan
Ia menambahkan bahwa mulai Januari tahun depan, pemerintah mulai menyusun rencana untuk menentukan lokasi relokasi yang ideal dan aman.
“Mungkin mulai Januari kita akan menentukan titik relokasi mereka,” jelasnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan biaya kontrakan bagi warga yang terdampak banjir di kawasan Dayeuhkolot dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
Baca Juga: Kesaksian di Tengah Bencana Sumatera: Antara Penjarahan dan Kemanusiaan
Sebanyak 360 warga akan menerima bantuan berupa biaya kontrakan sebesar Rp10 juta per keluarga.
Dedi menegaskan bahwa relokasi bukan hanya solusi sementara, tetapi langkah penting untuk memastikan masyarakat bisa tinggal di lingkungan yang lebih aman dan layak tanpa kekhawatiran ancaman banjir berulang.***