Dedi Mulyadi Sambangi KPK, Koordinasi Normalisasi Sungai dan Rehabilitasi Hutan: Pencegahan Bencana Lebih Murah daripada Recovery

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi terkait program penataan lingkungan, normalisasi sungai, hingga pemulihan fungsi hutan dan lahan di wilayah Jawa Barat.

Pertemuan berlangsung pada Kamis (11/12) dan melibatkan berbagai pihak strategis, termasuk Dirut PTPN, Kepala PLTA Provinsi, dan Kepala Dinas PU Jawa Barat.

Kunjungan ini menandai langkah serius Pemprov Jabar dalam memperkuat tata kelola aset negara sekaligus memitigasi risiko bencana yang meningkat akibat kerusakan lingkungan.

Dalam keterangannya kepada media, Dedi menjelaskan bahwa koordinasi dengan KPK difokuskan pada langkah pencegahan dan perbaikan tata kelola, terutama terkait aset negara yang belum tertata dengan baik.

Baca Juga: Disdik Kota Depok Wajibkan Sekolah Tingkatkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak

“Puluhan ribu hektare aset negara dan BUMN sampai sekarang belum bersertifikat. Kita ingin mendorong percepatan sertifikasi,” ujar Dedi.

Selain sertifikasi, banyak aset perkebunan yang izin HGU-nya telah habis bertahun-tahun tanpa proses perpanjangan.

Pemprov Jabar mendorong penyelesaian administrasi ini agar legalitas penggunaan lahan lebih jelas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan di lapangan.

Dedi menekankan bahwa kerusakan lingkungan di Jawa Barat sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Baca Juga: BRI Perkuat Inklusi Keuangan Lewat AgenBRILink, Hadirkan Layanan Perbankan di Kawasan 3T

Banyak area hutan dan daerah di sekitar sungai kini berubah menjadi permukiman dan lahan tanam sayur yang menambah risiko longsor.

“Kita ingin mengembalikan fungsi-fungsi hutan, perkebunan, dan sungai. Saat fungsi ini dialihkan, risiko bencananya sangat besar,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa beberapa aliran sungai yang dikelola BBWS, PJT, dan PSDA kini sudah ditempati warga sehingga memerlukan langkah penertiban.

Dalam 10 bulan terakhir, Pemprov Jabar telah melakukan berbagai tindakan penataan di wilayah hulu Bogor hingga Bekasi yang kini menunjukkan hasil positif.