Pengamat Politik : Kekosongan KPU Depok Bisa jadi Ancaman Serius Jelang Pemilu 2024

RADARDEPOK.COM-Sampai saat ini, sejumlah daerah di Indonesia masih menghadapi kendala serius dengan kekosongan posisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibeberapa daerah khususnya Kota Depok.

Padahal Pemilihan Umum sudah mau memasuki masa Kampanye, situasi ini dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap persiapan dan pelaksanaan pemilu di tingkat lokal.

Baca Juga: XL Axiata Perkuat Dukungan ke UMKM Perempuan, Pesantren, dan Komunitas Penyandang Disabilitas

Pengamat Politik Citra Insttute, Efriza menyampaikan, semestinya seharusnya sudah terisi di seluruh daerah, mungkin banyak kendala yang mengakibat semua itu menjadi terhambat.

"Koordinasi antara KPU pusat dan daerah yang tak maksimal dilakukan, terkait penetapan, maupun ditemukan  kepentingan Panitia Seleksi (Pansel) dari partai politik membuat rekrutmen ulang," ujar Efriza.

Efriza menyoroti jika hal ini masih yerus berlanjut dikhawatirkan akan menganggu proses penyelenggaraan pemilu saat dilapangan.

Baca Juga: Pembuktian Netralitas Jokowi jangan Sekedar Omongan, Pengamat: Mesti ada Aturan Tegas

"Tentu Anggota KPU yang baru perlu beradaptasi atas peraturan, tata pelaksanaan pemilu, dan koordinasi dilapangannya. Ini tentu saja faktor yang begitu krusial, dari keterlambatan waktu tersebut," ungkap Efriza.

Sisi berikutnya dikhawatirkan terkait integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu dapat diragukan masyarakat, karena proses penyelenggaraan ini terkesan terkendala pada proses rekrutmen KPU yang terkesan berlarut-larut.

Efriza menambahkan berlarut-larutnya proses rekrutmen ini tentu saja harus ada yang mengambil peran dan tanggungjawab, jika tidak amat rentan Pemilu nanti prosesnya tidak dapat berjalan cermat dan maksimal dilakukan.

Baca Juga: Melihat Pekerjaan Tiga Pokmas Kelurahan Jatijajar, Berjalan Lancar, Hingga Bermanfaat bagi Lingkungan

"Pengambilalihan tanggungjawab dan koordinasi harus dilakukan dengan cara cepat, takutnya malah akan banyak permasalahan lain menghampiri KPU," tambah Efriza.

Bukan saja kekosongan, Efriza, menduga tampaknya memang ditenggarai unsur-unsur kepentingan politik yang turut mencoba masuk ke dalam proses dari rekrutmen penyelenggara pemilu.

"Seperti di Jawa Barat ditemukan tim seleksi disusupi oleh anggota partai politik, sehingga terpaksa dilakukan rekrutmen ulang," jelas Efriza.

Hal ini juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kesiapan KPU melakukan proses penyelenggaraan pemilu saat ini.