Ini 3 Prioritas Pembangunan Papua Capres Ganjar Pranowo Jika Diberi Amanah Memimpin Indonesia

Menjadi Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Komarudin menuturkan masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam pengelolaan Papua di bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia melihat ada sederet aspek dalam UU Otonomi Khusus yang memerlukan perhatian, dan mengingatkan bahwa negara, termasuk Presiden, turut berperan dalam pembangunan di Papua.

Baca Juga: Mengitari Sawangan Bojongsari Cipayung Kirab Pemilu 2024,Konvoi Dapil 6 Kota Depok, Sosialisasi Anti Golput

Komarudin mengatakan bahwa UU Otonomi Khusus memberikan mandat kepada badan khusus yang dipimpin oleh wakil presiden untuk menjalankan tugas direktif, bukan koordinasi, dan menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan Papua.

Dirinya juga berpendapat wakil presiden, seperti yang diamanatkan UU, menjadi figur paternal bagi orang Papua.

Ganjar Pranowo mengomentari dengan mengakui nilai amanah dari pesan yang diterima selama berada di Papua, termasuk dari berbagai kalangan seperti orang tua, tokoh, kolega, kaum perempuan, pemuda, dan generasi Z.

"Ayo kita bersama-sama mewujudkan mimpi bersama," terang Ganjar.***