RADARDEPOK.COM - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, memberikan penilaian yang tajam terhadap penegakan hukum di masa pemerintahan saat ini menyatakan bahwa kinerja tersebut telah merosot signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara sarasehan nasional IKA UNM pada hari Sabtu (18/11/2023), di mana Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 hingga 10 setelah merespons pertanyaan dari Profesor Zainal Arifin Muchtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai kinerja pemerintahan Joko Widodo.
Ganjar menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi pemantik utama penilaian jeblok tersebut.
Baca Juga: Dukung Mahfud MD di Pilpres, Pengasuh Ponpes Nurul Qarnain: Saya Bulat Ikut Penerus Gus Dur
Menurut Ganjar, penegakan hukum di Indonesia saat ini menimbulkan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di kalangan masyarakat.
Ia melihat adanya perluasan kesenjangan antara harapan publik dan realitas penegakan hukum.
"Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial, dan kemudian hadir untuk semua, dan itu sesuatu yang penting," tambahnya.
Baca Juga: USAID IUWASH Gandeng Lokus P2WKSS Duren Seribu
Ganjar juga menyoroti penurunan nilai penegakan hukum yang sebelumnya berada di kisaran 7 hingga 8. Menurutnya, faktor penyebab penurunan tersebut adalah adanya rekayasa dan intervensi dalam sistem hukum.
Sebagai tanggapan terhadap kondisi ini, Ganjar memilih untuk mengenakan baju berwarna hitam, melihatnya sebagai simbol konstruksi Indonesia yang kini lebih kompleks.
Dalam perspektif Ganjar, jika terpilih sebagai presiden, ia berkomitmen untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat," tegasnya.
Ganjar Pranowo dan Janjinya Melawan KKN
Artikel Terkait
Agus Subiyanto Gantikan Yudo Margono, Personel TNI akan Dibekali Perlengkapan Memadai
Bawaslu Harus Usut Dukungan Kepala Desa, TKN dan APDESI Bantah Ada Deklarasi
Israel-Hamas Gencatan Senjata 4 Hari, Tukar 10 Tawanan Tambah Gencatan 1 Hari
3 Warga Negara Indonesia Relawan MER-C Segera Dievakuasi dari Gaza, Begini Caranya
Beri Nilai Jelek Soal Supremasi Hukum di Indonesia, Nofel Saleh Hilabi Minta Mahfud MD Berkaca
KPK Sebut Pengawasan Menu Stunting Kurang, Dewan Desak Pemkot Depok Ganti Kadinkes : Walikota Pasang Badan
Prihatin Nasib Balita Stunting di Depok, Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmad Kritik Pemerintah Kota Depok Soal PMT