Bawaslu Jawa Barat Cegah 10.912 Kecurangan Pemilu, Berikut Rinciannya

RADARDEPOK.COM-Bawaslu Jawa Barat telah mencatat sejumlah data terkait pencegahan hingga pengawasan yang dilakukan selama jalannya Pemilu sebelumnya. Tercatat ada 10.912 aktifitas pencegahan, lalu pengawasan aktif terdapat 487 perkara yang terdiri 303 laporan dan 184 temuan.

Data itu dibeberkan Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam saat menggelar rapat bertajuk evaluasi pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan umum tahun 2024 di Kuningan, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Punya Air Berwarna Kebiruan, Inilah Keindahan Curug Mariuk di Bogor

“Satu sisi dalam aspek literasi dan partisipasi masyarakat meningkat karena kecenderungan masyarakat sudah lebih berani dalam melakukan pelaporan, namun disisi lain kita juga harus melakukan evaluasi, kita harus bisa memproyeksikan kerja kerja pencegahan dalam berbagai aspek apakah sudah maksimal,” kata Zacky.

Menurutnya, orang yang paling memahami dinamika adalah petugas Kabupaten/Kota. Proses pengawasan Pilkada perlu dipastikan sesuai ekspektasi agar melahirkan pemimpin Daerah yang membawa perubahan.

“Rapat ini terlaksana agar terciptanya rekomendasi dan kebijakan yang konstruktif untuk memperkuat Pencegahan dan Pengawasan, meningkatkan transparansi, terwujud strategi mutakhir dalam pencegahan dan pengawasan  dan memastikan keadilan dalam proses pemilu,” jelas Zacky.

Baca Juga: Punya Panorama Alam yang Begitu Eksotis, Leuwi Tonjong di Garut, Mengalir diantara Dua Tebing dengan Airnya yang Jernih Hijau Kebiruan

Poin-poin penting evaluasi pemilu 2024 selanjutnya dibeberkan secara gamblang oleh komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang hadir.

Pertama disampaikan Koordinator Divisi (Kordiv) Humas, Data dan Informasi Bawaslu Jabar Muamarullah. Dirinya mengatakan, lembaga akan disebut kuat bila indikatornya yaitu data.

“Ketika data diminta, jangan sampai data yang diminta itu tertahan di bawah. Jangan sampai ada penyumbatan data dalam hierarki dan saat diminta data seluruh tingkatan harus sudah siap,” kata Muamarullah.

Sisi lain, Kordiv. Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jabar, Usep Agus Zawari menyebut, menjelang H-1 pungut hitung banyak sekali hal yang kita lihat kecurangan.

Baca Juga: Resto Unik di Yogyakarta Ini Bisa Makan Enak di Dalam Kastil Kerajaan, Punya Banyak Pilihan Menu Seafood dan Makanan Khas Sunda

Bawaslu adalah pelaksana aturan, sehingga harus jujur. Dengan begitu bisa terukur seberapa besar tingkat keberhasilan dari sosialisasi tersebut.

“Dalam evaluasi ini kita ukur di masing- masing Kabupaten Kota dalam bentuk yang sudah diputuskan Bawaslu RI 37 kegiatan, serta evaluasi substansi apakah dari semua bentuk itu output dan outcomenya ada. Isu netralitas, money politics dan hoaks kami berharap terumuskan model pencegahan efektif dan efisien,” tambah Usep.

Selain evaluasi, apresiasi ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat terlontar dari Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jabar, Nuryamah.