Anies dan Ganjar Colek Jokowi Soal Netralitas Saat Makan Siang Bersama Tiga Capres

”Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan tentu harus netral, senetral-netralnya,” kata Muhaimin, kemarin.

Baca Juga: Gangster Berulah di Depok, Rusak Pos dan Aniaya Satpam Perumahan

Ketua Umum DPP PKB yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menambahkan, Jokowi juga harus adil sebagaimana ajaran Islam. Hanya, dia enggan menjabarkan lebih jauh mengenai bentuk konkret dari sifat adil yang dimaksud tersebut.

”Islam itu perintahnya adalah bersifat adil meskipun terhadap anaknya,” papar politisi yang kini menjabat Wakil Ketua DPR tersebut. 

Politisi PDIP Aria Bima mengatakan, melalui pertemuan dengan tiga capres, Presiden Jokowi ingin menunjukkan netralitasnya sebagai kepala pemerintahan dan negara yang bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi 2024.

Baca Juga: MTQ XXIII Depok Resmi Berakhir, Cilodong Keok di Kandang dan Sawangan Juara Umum

Menurutnya, para capres, seperti Ganjar dan Anies memang berharap presiden bisa netral, sehingga pesta demokrasi benar-benar berjalan sesuai keinginan rakyat.

"Aparat negara benar-benar pada posisi yang netral," ungkapnya saat konferensi pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat kemarin.

Dengan demikian, lanjut anggota DPR RI itu, tidak ada kandidat yang merasa dianaktirikan oleh presiden. Jika presiden sudah menyatakan netralitasnya, maka tim kampanye nasional juga akan betul-betul mengikuti aturan yang ada.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Geledah Rumah Ketua KPK, ICW : Bisa Dipercepat Penetapan Tersangka

Tentu, kata Aria, pihaknya juga akan ikut mengatasi agar aparat negara bisa menjaga netralitas sesuai dengan perintah presiden.

"Jadi, aparat tidak ikut bermain atau ikut terlibat dalam memberikan dukungan terhadap calon tertentu," terang legislator asal Dapil Jawa Tengah itu.

Aria percaya Jokowi adalah pemimpin yang baik. Presiden yang baik memberikan restu kepada semua calon dan mencamin aparat di bawahnya, baik TNI, Polri, para plt kepala daerah, dan penyelenggara pemilu untuk tetap dalam posisi netral.

Baca Juga: Dua Rumah Ketua KPK Firli Bahuri Digeledah Polda Metro Jaya, Satu Rumah Tidak Dilaporkan LHKPN

Aria menegaskan, pihaknya tidak ingin virus Orde Baru atau toxic relationship Orde Baru masuk dalam lingkaran Jokowi dan memberikan dampak buruk terhadap pemerintahan.