Penetapan Komisioner KPU Jabar Wilayah III Diulang, Awasi Penetapan DCT Depok!

RADARDEPOK.COM – Penetapan jabatan Komisioner KPU Depok yang masuk dalam wilayah Jawa Barat (Jabar) III, sudah dipastikan kembali molor sebulan.

Hal ini setelah KPU RI menganulir pemilihan komisioner di empat daerah yakni Kota dan Kabupaten Sukabumi, Cianjur dan Depok, akibat ada tim seleksi (Timsel) terindikasi kader partai politik.

Kendati tahapan dipastikan tidak terganggu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan Bawaslu Depok meningkatkan pengawasan.

Baca Juga: Kacau, Penetapan Komisioner KPU Depok Diulang!

Koordintaor Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah mengatakan, Bawaslu Kota dan Kabupaten yang KPU nya masih terjadi kekosongan jabatan, untuk meningkatkan pengawasan.

Karena, meskipun secara tugas dan wewenangnya bisa diambil alih KPU Provinsi Jawa Barat. Tapi setiap tahapan pemilu memiliki kerawanan dan lainnya.

Apalagi dalam waktu dekat, akan masuk dalam tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.

Baca Juga: Anies : Mereka Bilang Kita Sedikit? Cak Imin : Loh loh loh, dak bahaya ta? Puluhan Ribu Warga Depok Menyemut

"Terkait kekosongan (KPU), kami tidak bisa berkomentar banyak karena ranahnya berbeda. Tapi untuk pengawasan tahapan pemilu, kami meminta agar Bawaslu di daerah yang KPU nya terjadi kekosongan untuk melakukan mitigasi kerawanan. Khususnya tahapan pemilu terdekat yakni penetapan DCT," pintanya.

Dia berharap, kekosongan jabatan komisioner KPU akibat terjadi pengulangan tahapan seleksi di beberapa daerah, bisa segera terisi. Karena menurutnya, memang lebih ideal dalam setiap tahapan pemilu jabatan KPU di daerah terisi, tidak kosong.

"Hari ini para penyelenggara harus bekerja marathon menjalankan setiap tahapannya. Makanya, idealnya memang harus terisi. Tapi kembali lagi, itu bukan ranah kami (Bawaslu). Semoga dalam waktu dekat segera ada pengumuman komisioner terpilih," kata dia.

Baca Juga: Begini Langkah KPU Jabar Antisipasi Kematian Petugas KPPS

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Depok, Mazhab HM mengatakan, bahwa partai politik hanyalah sebagai peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu adalah KPU.
“Jadi, jika pesertanya ada, tetapi penyelenggaranya tidak ada, secara otomatis tidak pernah ada kegiatan apapun,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Senin (30/10).

Mazhab HM meminta, kepada KPU untuk segera mengisi kekosongan bangku komisioner. Pasalnya KPU menjadi penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Anies Baswedan Dijamu Imam Budi Hartono Lontong Sayur Opor Sebelum Senam Bersama