Penetapan Komisioner KPU Jabar Wilayah III Diulang, Awasi Penetapan DCT Depok!

“Kalau ditinjau dari sisi hukum yang ada, bahwa ada kekosongan hukum, tetapi secara detail ada artgumen lain,” tutur dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPU terkait penetapan komisioner KPU Kota Depok. Pasalnya, KPU yang lebih mengerti.

“Kalau soal itu kami serahkan ke KPU, mereka yang lebih paham soal itu.” ungkap dia.

Baca Juga: 100 Ribu Peserta Ikuti Jalan Sehat Bareng AMIN di GDC Depok, Muhaimin Iskandar : Ini Awal Kemenangan

Ikravany Hilman menuturkan, bahwa keputusan KPU tidak ada sangkut pautnya dengan partai Politik. Karena, pihaknya sudah mempunyai persiapan sendiri dalam mengikuti tahapan pemilu.

“Tidak ada hubungan langsung dengan Partai, kami punya program persiapan sendiri, mengikuti tahapan yang ditentukan oleh penyelenggara,” kata dia.

Ketua DPD Partai Golkar, Farabi El Fouz menjelaskan, seharusnya keputusan ini merupakan ranahnya KPU Sebenernya. Pasalnya, pihaknya sudah menyelesaikan semua DCT maupun DCS.

Baca Juga: Janji Anies Baswedan Untuk Kota Depok, Perbaiki Jalan Raya Sawangan, Selesaikan Kemacetan di Depok

“Kami berharap dengan adanya ini, agar jangan sampai tahapan pemilu tidak terganggu,” tutur dia.

Pakar Politik Universtias Al Azhar, Ujang Komarudin mengatakan kursi Komisioner KPU Depok tidak boleh kosong. Sebab, kepemimpinan di institusi atau lembaga seperti KPU harus terisi dan dipenuhi.

“Contohnya seperti saat ini, Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dia tidak bisa menjalankan tugasnya, maka diganti oleh Erik Tohir, artinya dikementerian itu tidak boleh kosong. Kalau kosong harus dicari, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ucap dia.

Baca Juga: Gangster Berulah di Depok, Rusak Pos dan Aniaya Satpam Perumahan

Menurut dia, kekosongan kursi Komisioner KPU Kota Depok ini akan mempengaruhi proses pesta demokrasi yang bakal segera berlangsung, di Kota Depok.

“Pastinya kalau kosong akan mempengaruhi tahapan-tahapan KPU yang sudah berjalan. Maka sangat disayangkan kalau sampai kosong, karena kalau kosong kan tahapan - tahapan tidak bisa berjalan,” beber dia

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengaku, kekosongan jabatan KPU di empat kota/kabupaten di Jawa Barat tidak akan berpengaruh terhadap tahapan Pemilu 2024.