Bersama Jokowi Sejak di Solo, Jenderal Agus Subiyanto Calon Tunggal Panglima TNI

Baca Juga: Nasib Hakim MK diputus Pekan Depan, Wacana Reshuffle Sembilan Hakim MK Bergulir

Salah satunya panglima TNI. Jokowi bukan kali pertama menunjuk koleganya saat bertugas di Solo menjadi pimpinan lembaga.  

Sebelum Agus, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto yang pernah bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo pada 2010 - 2011 silam juga dijadikan panglima TNI oleh Jokowi.

Kemudian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi orang nomor satu di Polri juga pernah bertugas sebagai kapolres Surakarta pada 2011. Saat itu, Jokowi masih menduduki jabatan wali kota Surakarta. 

Baca Juga: SYL Akui Bertemu Ketua KPK Firli di Kertanegara 46

Meski pola pemilihan pengisi jabatan strategis oleh Presiden Jokowi kian jelas, Anton menyatakan bahwa Agus merupakan profil yang pantas menjadi pimpinan TNI. Dia bahkan menyebut jenderal kelahiran 1967 itu merupakan perwira tinggi TNI ’paket komplet’.

Sebab, Agus pernah terlibat dalam operasi tempur, masuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), berdinas di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), mengajar di Seskoad, dan mengisi sejumlah posisi penting.  

Karena itu, Anton yakin Agus layak menjadi panglima TNI. Menurut dia, tantangan bagi Agus saat menjadi panglima TNI nanti adalah memastikan independensi dan netralitas TNI terjaga.

Baca Juga: Anies dan Ganjar Colek Jokowi Soal Netralitas Saat Makan Siang Bersama Tiga Capres

Apalagi pemilu 2024 sudah berjalan dan tidak lama lagi memasuki tahapan puncaknya. ”Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024,” terang dia. 

Dengan dinamika politik saat ini, lanjut Anton, TNI harus mampu mewujudkan netralitas dalam politik secara serius. Jika ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya untuk memenangkan salah satu kontestan, dampaknya jelas buruk bagi organisasi TNI.

”Dalam hal ini, penguatan mekanisme pengawasan seperti SOP termasuk keterbukaan terhadap organisasi eksternal menjadi kunci,”  beber pria yang aktif mengikuti perkembangan isu-isu militer tersebut.***