Indept News 4 : Diduga Ada Mark Up Anggaran di PMT, Dinkes Depok Rincikan Anggaran

Disinggung terkait data valid anggaran yang diterima ketika menyalurkan PMT, Rosanah mengatakan, akan membeberkan data tersebut nanti, lantaran data riil tersebut dipegang aparatur kelurahan.

“Nanti data rill nya saya tanya ke lurah,” imbuh dia.

Baca Juga: Lolos Administrasi, 51 Calon Komisioner KPU Kota Depok Disaring Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Ade Supriyatna menilai, terdapat berbagai motif dalam polemik PMT balita stunting 2023, salah satunnya motif politis dengan beragam ‘festivalisasi’ di media.

“Perlu diluruskan beberapa hal yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat, karena ketidaktahuan ataupun motif lainnya, termasuk motif politis dengan berbagai ‘festivalisasi’ di media,” jelasnya kepada Radar Depok usai DPRD Kota Depok memanggil Dinas Kesehatan Kota Depok di Gedung Paripurna, Jumat (17/11/2023).

Ade Supriyatna menegaskan, anggaran penanganan stunting ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Pemerintah pusat sebagai penghargaan bagi pemerintah kota Depok yang sudah berhasil melakukan program penurunan stunting lima terbaik tingkat nasional.

Baca Juga: Kasus Ketua KPK Firli Bahuri yang Minta Pemeriksaan di Bareskrim, ICW : Penyidik Harus Tegas dengan Upaya Paksa

Lalu, politisi PKS ini menyatakan, dengan standar Kementrian Kesehatan (Kemenkes), program ini berlangsung 28 hari, dengan rincian pemberian kudapan selama 6 hari/pekan, dan makanan lengkap 1 hari/pekan.

“Kudapan yang dimaksud adalah seperti cemilan yang penuh protein sesuai dengan kebutuhan gizi balita untuk sekali makan, yang tentunya jauh berbeda dengan cemilan orang dewasa.

Bahkan dinyatakan Ade Supriyatna, menurut pengakuan para WUB, proses pembuatannya jauh lebih rumit dibanding penyediaan snack atau nasi box biasa.

Baca Juga: Satu Jari vs Finger Heart vs Salam Metal : Gibran dan Kaesang Kompak Salami Mega, Emil Dardak Gabung TKN Prabowo

Ade Supriyatna menegaskan, dari beberapa hari kemarin menahan untuk berkomentar di media, karena tidak mau memperlihatkan kebodohan karena menilai suatu permasalahan tanpa data dan fakta yang akurat.

“Saya tidak mau berbicara dan berkomentar kepada media tanpa ada data dan fakta yang akurat,” tutup Ade Supriyatna.***