Baca Juga: Pengamat Sebut Pemakzulan Jokowi sudah Penuhi Unsur Konstitusi, Tantangan untuk DPR
Menurut Agus, tiga hal itu yang menjadi program jangka dekat sebagai panglima TNI baru. Soal netralitas dalam pemilu serentak tahun depan, dia menyatakan bahwa dirinya tegas pada komitmen TNI untuk netral.
Belum lama, dia menyebut, pihaknya bersama Laksamana Yudo sudah membuka Posko Pengaduan Netralitas TNI. Posko itu dibentuk untuk memastikan TNI tetap netral.
”Tiap-tiap wilayah ada posko pengaduan. Kalau ada TNI yang tidak netral, silakan diadukan ke posko tersebut. Di situ ada nomor telepon dan sebagainya,” kata dia.
Baca Juga: Ketua Fraksi Demokrat Jabar sampaikan Tuntutan Warga Parungpanjang ke Pj Gubernur, ini isinya
Sebagai orang nomor satu di institusi militer Indonesia, Agus menyampaikan bahwa seluruh prajurit TNI harus taat dan patuh pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 tentang TNI.
Dalam aturan tersebut, jelas disebut bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Selain itu, masih kata Agus, ada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
”Apabila TNI aktif melakukan politik praktis akan ada tindakannya, itu pidana dan teguran dari komandannya. Kalau penjara itu satu tahun, kalau dengan dana itu Rp 12 juta sesuai UU tersebut,” ungkapnya.
Baca Juga: Komunitas Honda CS1 Gelar Gathering Nasional di Bandung, Bertahan hingga 15 Tahun
Di tempat yang sama Laksamana Yudo menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memimpin TNI. Dia lega lantaran mampu menjalankan tugas yang sudah diemban sejak 19 Desember 2022.
Tidak lupa, dia menyampaikan permohonan maaf dan menitipkan pesan agar seluruh prajurit TNI tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara.
”Sebagai manusia biasa dan atas nama keluarga juga saya sampaikan terima kasih dan permohonan maaf,” ucap dia.***
Artikel Terkait
Menko PMK Sebut Menu Stunting di Depok tak Layak, Kejari Depok Belum Panggil Dinkes
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD: Nomor Urut 3 dan Makna Di Dalam Salam 3 Jari
4.748 Warga Depok Terima Pangan Penanganan Stunting, Intan Fauzi Awasi Langsung Penyaluran di Berbagai Wilayah Kota Depok
Anggota DPRD Jawa Barat, M Faizin Kontribusi Rp107 Miliar di Berbagai Infrastruktur Kota Depok, Begini Rinciannya
UMP Jabar Hanya Naik Rp70.000 atau 3,57 Persen, Ini Alasan Pj Gubernur
UMP Jabar Naik 3,57 Persen, Buruh Depok Bakal Gelar Aksi ke Gedung Sate Bandung
Pemkot Depok Evaluasi PMT Stunting, Sekda Supian Suri Akui Ada Kelemahan di Awal