Berobat Pakai KTP di Depok Butuh Sosialisasi Masif

RADARDEPOK.COM - Pemkot Depok mulai 1 Desember lalu sudah mulai menjalankan program kesehatan bertajuk Universal Health Coverage atau UHC. Mudahnya kini, warga berobat cukup dengan KTP.

Dalam menerapkan, berobat gratis bagi warga Depok cukup pakai KTP, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp112,8 miliar untuk melayani 237 ribu warga Depok. Pernyataan ini diungkapkan Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono.

Kata Imam Budi Hartono, hal itu dilandasi Kota Depok yang telah mencapai UHC pada 1 Desember 2023.

Baca Juga: Berobat Hanya Pakai KTP, Ini Kesaksian Warga Depok : Program UHC Dirasakan Manfaatnya

Saat ini, setiap warga Depok berobat ke Puskesmas atau ke rumah sakit cukup memperlihatkan KTP, baik yang belum punya BPJS maupun yang sudah memiliki.

"Yang punya tunggakan BPJS tetap dilayani di Puskesmas. Tarif Puskesmas juga  sudah tidak berlaku, kecuali untuk warga di luar Depok. Makanya warga Depok kalau sudah tinggal di Depok, ayo ubah KTP jadi KTP Depok agar pelayanan kesehatannya gratis hanya pakai KTP," ungkap Imam Budi Hartono kepada Radar Depok.

Menurut Imam Budi Hartono, terdapat tiga rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yakni Rumah Sakit Puri Cinere, Rumah Sakit Anak Bangsa. dan Rumah Sakit Brawijaya.

Baca Juga: Bela Rakyat Kecil, PKS Tolak Biaya Haji 2024 : Ini Penjelasan Imam Budi Hartono

Sehingga, rumah sakit itu belum dapat melayani kesehatan masyarakat Kota Depok hanya dengan KTP. "Mudah mudahan lagi dalam proses yang segera dapat bekerjasama untuk melayani BPJS," beber Imam Budi Hartono.

Lebih lanjut, jelas Imam Budi Hartono, Pemkot Depok telah meniadakan Bantuan Sosial (Bansos) kesehatan yang selama ini digulirkan bagi masyarakat tidak mampu.

"Ada jenis sakit yang tidak ditanggung. Yakni, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, percobaan bunuh diri, dan perbuatan yang membahayakan. Kalau ada persoalan terkait masalah berobat KTP dan rawat inap maupun rawat jalan bisa menghubungi pelayanan kesehatan setempat atau call center," beber Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Presidium Forum Alumni UI : Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Calon Pemimpin yang Tepat dan Amanah

Sementara, Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Ade Firmansyah mengatakan, semangat awalnya adalah ketika rapat Komisi D dengan Dinas Kesehatan, guna mendorong Pemerintah Kota Depok di 2024 agar mempunyai predikat UHC.

Dalam hal ini, Kondisi situasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimiliki warga depok baru 95 persen.

Sedangkan, terang Ade Firmansyah, syarat UHC harus diatas itu. Dan setelah akhir tahun 2023, dengan adanya percepatan sekarang status JKN warga Depok sudah dimiliki sejumlah 96,4 persen.