Berobat Pakai KTP di Depok Butuh Sosialisasi Masif

Baca Juga: Ini Cerita Dibalik Penerapan Pengobatan Gratis pakai KTP di Kota Depok

"Alhamdulillah ada percepatan ternyata per 1 Desember 2023 sudah dicanangkan atau sudah berjalan berlakunya predikat UHC di Kota Depok. Saat itu ikhtiar kita di 2024," ujar Ade Firmansyah kepada Radar Depok, Minggu (10/12).

Ade Firmansyah menerangkan, kemudian Dinkes mengambil langkah dengan melakukan sosialisasi mengundang Komisi D dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan layanan BPJS.

"Dalam hal ini terkait pembahasan bahwa yang disebut dengan jaminan kesehatan nasional itu, ada jaminan kesehatan BPJS dan KIS PBI atau pendapat bantuan iuran," tutur Ade Firmansyah, wakil rakyat dari Dapil Cilodong Tapos ini.

Baca Juga: M Faizin Jamin Jawa Barat Fasilitasi Pelayanan Liburan Natal dan Tahun Baru dengan Maksimal

Ade Firmansyah menjelaskan. BPJS yang disebut dengan BPJS mandiri, dikhususkan menurut negara bagi warga mampu.

"Seperti saya misalkan menurut negara dianggap mampu maka kepesertaan saya harus terus berlanjut," lanjut Ade Firmansyah.

Kemudian, bagi warga Depok yang tidak mampu, maka akan dicover melalui KIS PBI baik dari APBN ataupun APBD Kota Depok.

Baca Juga: Soroti Pendidikan di Depok, Nofel Saleh Hilabi Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi

Ade Firmansyah, menyoroti satu kasus sebelum berlakunya UHC ada satu kasus, warga Depok ingin berobat ke rumah sakit, tidak bisa dilayani pakai bpjs, karena belum melunasi tagihan yang menunggak.

"Jadi karena dia menunggak dianggap negara tidak mampu, maka dialihkan BPJS Mandiri diberhentikan dan dialihkan menjadi kepesertaan KIS PBI," jelas Ade Firmansyah.

Namun sekarang hal itu tidak lagi terjadi karena sudah dicover. Cukup dia punya KTP Depok, dilayani akses pelayanan kesehatannya. Diurus 3 x 24 jam oleh rumah sakit yang menerima pelayanan itu.

Baca Juga: Berobat di Kota Depok Kini Cukup Pakai KTP, Simak Penjelasan Imam Budi Hartono

“Nah gitu kan terus kemudian otomatis peserta yang tadinya dari BPJS mandiri beralih ke KIS PBI hingga berkelanjutan," tambah Ade Firmansyah.

Ade Firmansyah menegaskan, program tersebut masih baru dan sosialisasi informasi belum masif. Belum sampai ke tangan masyarakat, penyelenggara kesehatan, serta staf kelurahan atau kecamatan.