1.786 Ribu Ton Beras Bansos di Depok Disetop, Ternyata Penyebabnya Pemilu, Begini Penjelasannya

Ilustrasi penyaluran bantuan beras kepada warga Depok dari pemerintah pusat, beberapa waktu lalu. (DOKUMEN RADAR DEPOK)

RADARDEPOK.COM-Tak ada angin, tak ada hujan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara mendadak menghentikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), ke tangan jutaan penerima manfaat jelang hari pencoblosan atau Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Padahal, Bapanas telah menetapkan jadwal penyaluran bantuan beras itu dalam dua tahap.

Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, wilayahnya kebagian 1.786,6 ton beras dari Bapanas. Adapun, bantuan itu akan disalurkan kepada ribuan penerima manfaat dalam dua tahap melalui Kantor Pos Indonesia.

Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP) DKP3 Kota Depok, Endang Gunadi mengatakan, penyaluran bantuan beras yang bersumber dari Bapanas itu akan diberhentikan sementara hingga pelaksanaan Pemilu 2024 selesai digelar.

"Iya disetop dulu. 15 Februari dilanjut lagi. Bantuan beras saja," ungkap Endang Gunadi kepada RadarDepok, Kamis (8/2).

Endang Gunadi membeberkan, terdapat 89.330 penerima manfaat di Kota Depok yang masing-masing akan mendapatakan 20 kilogram beras dalam dua tahap.

"Jumlah warga Depok yang terdata menerima bantuan CPP beras pada awal ini sebanyak 89.330," ujar Endang Gunadi.

Menurut Endang Gunadi, bantuan beras itu berasal dari Kemenko PMK sebagaimana amanat dari Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan bantuan CPP kepada puluhan juta penerima manfaat di Indonesia.

Sementara, DKP3 Kota Depok kebagian tugas untuk melakukan pengawasan atau pemantauan jalannya proses penyaluran kepada penerima manfaat di lapangan.

"Bantuan pangan beras ini dari badan pangan nasional menunjuk perum bulog untuk penyediaan berasnya dan yang membagikan sampai ke titik lokasi adalah PT Kantor Pos Indonesia. DKP3 Kota Depok hanya mensuporting atau monitoring di lapangan saja," beber Endang Gunadi.

Kriteria penerimanya, kata Endang Gunadi, akan mengacu pada ketentuan yang telah diamanatkan Kemenko PMK yakni Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desil 1, Desil 2 dan Desil 3.

"Kriteria dari Kemenko PMK yaitu yang Desil 1, 2 dan 3 yang termasuk data P3KE," sebut Endang Gunadi.

Nantinya, ungkap Endang Gunadi, setiap penerima manfaat bantuan CPP beras itu akan menerima 10 kilogram beras yang disalurkan dalam Tahap I pada Januari hingga April 2024.