Patuhi SE Netralitas, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Siap Sinergi dan Merangkul Semua ASN

RADARDEPOK.COM – Walikota Depok Mohammad Idris telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 270/343-Huk.

Yang isinya penegasan pentingnya netralitas bagi seluruh aparatur sipil negera (ASN) di lingkup Pemkot Depok, jelang Pilkada Depok. Adanya aturan tersebut disambut positif Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono. 

Menurut Imam Budi Hartono, ASN adalah aparat pemerintah yang harus diapresiasi dalam bekerja dan punya peran penting membatu pimpinan kepala daerah, dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan mensejahterakan warga.

Baca Juga: Gaji 13 ASN Depok Macet Gara-gara Dinas Belum Ajukan TPP, Padahal BKD Siapkan Anggaran Segini!

Sistem yang telah dibangun Pemkot Depok dan Provinsi Jawa Barat dengan merit sistem. Semua ASN diperlakukan sama, semua diberikan kesempatan untuk berkarir selama ASN bisa menunjukkan kinerja dan integritas yang baik. Dan mendukung program-program yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Netralitas sisi lain, sambung Imam Budi Hartono, merupakan komitmen yang tertanam dalam Panca Prasetiya Korpri janji setia Korpri. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Hal ini juga ditindaklanjuti SK Walikota Depok tahun 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pilkada Depok,” jelas Imam Budi Hartono kepada Harian Radar Depok, Rabu (5/6).

Baca Juga: Nafkah Lampau Rp800 Juta yang Diajukan Catherine Wilson Ditolak Pengadilan Agama Depok

Sebagai ASN, kata Imam Budi Hartono, tentunya harus patuh dan taat pada peraturan perundangan, tetap profesional, berintegritas dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat dan wajib menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung.

“Kita berharap ASN Pemkot Depok bisa mengikuti SE Netralitas ASN sebagaimana diterbitkan Pemerintah Kota Depok. Semoga Pilkada berlangsung kondusif dan damai. Sesuai arahan pak Walikota Depok. Meminta kepada ASN untuk terus bekerja dan menjaga kondusifitas di tahun politik ini,” jelas Imam Budi Hartono.***