Selain itu, Ardi menyatakan bahwa KSAU juga meninjau kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana Markas Besar TNI AU (Mabesau) yang dibangun di Lanud Dhomber. Rencananya markas itu yang akan dipakai oleh TNI AU saat pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Rajai Tiga Lembaga Survei, Imam Budi Hartono: Terima Kasih Masyarakat Depok!
”KSAU meninjau Mess Pringgondani, Mess Halil, dan Rusun Rajawali yang direncanakan sebagai tempat tinggal personel Mabesau nantinya,” terang dia.
Perwira tinggi bintang satu TNI AU itu menyebutkan bahwa, KSAU juga melihat langsung Guest House Wiratmo yang akan digunakan sebagai kantor dan kediaman KSAU setelah Mabesau resmi dipindahkan ke Kalimantan Timur.
Di tempat berbeda, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi menyampaikan bahwa personel Korps Marinir akan mulai bertolak ke IKN awal Agustus mendatang. Persisnya mulai 5 Agustus 2024.
Endi menyebut, untuk mendukung agenda pemerintah di sana, Korps Marinis menyiapkan dua pleton pasukan dengan total personel sebanyak 53 orang.
”Karena ini (upacara peringatan Hari Kemerdekaan) pertama kali dilaksanakan di sana, maka kami siapkan yang terbaik,” ujarnya.
Dia memastikan, Korps Marinir mengirim prajurit-prajurit terbaiknya ke IKN. Selain pasukan, dia menyebut ada beberapa kendaraan milik Korps Marinir yang juga dikirim ke IKN.
Baca Juga: Rayakan Hari Jadi! Radar Depok Gelar Fun Walk, Daftar Gratis Hadiah Melimpah
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan tidak ada perubahan dalam perpindahan ke IKN. Upacara HUT Indonesia ke-79 sudah direncanakan akan dilakukan di IKN oleh Jokowi dan didampingi Prabowo. “Belum ada perubahan sampai saat ini,” ujarnya.
Sementara itu untuk pemindahan Ibu Kota ke IKN masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Moeldoko pun berharap sebelum pergantian pemerintahan, Keppres itu selesai.
Untuk itu dia bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. “Saya sudah menyanpaikan surat kepada Pak Mensesneg tentang itu (meranpungkan Keppres),” katanya.
Baca Juga: Kejari Depok Dalami Dugaan Gratifikasi di Kasus Cuci Rapor Kota Depok, Disdik Telusuri PPDB SD
Meski demikian, dia belum tahu kapan Keppres itu akan dikeluarkan. Sementara masa jabatan Jokowi akan selesai pada 20 Oktober nanti.***
Artikel Terkait
Januari hingga Juni 2024 : 698 WNI Korban Kasus Perdagangan Orang, Ini Rincian Daerahnya
Imam Budi Hartono Langsung Bantu Warga Rumah Rubuh, Pemilik Rumah: Alhamdulillah
Kejadian Cuci Rapor di Kota Depok Bisa Dipidanakan, Begini Penjelasan Pengamat
Gubernur Jawa Barat Laporkan SMP Negeri 19 Depok ke Kemendikburistek, Komisi D DPRD Depok Segera Lakukan Pembahasan
Mulai Tahun Ajaran Baru, Imam Budi Hartono Hadiahi MIN 1 Depok Smart Board
Dugaan Rumah Dosen di Kota Depok Jadi Kantor Rahim
Imam Budi Hartono Fokus Bugarkan Masyarakat, Begini Penjelasannya